Panorama lokakarya tersebut (Foto: VGP / Thu Le)

Konvensi  tentang anti-penganiayaan merupakan salah satu di antara 9  konvensi poros tentang hak asasi manusia (HAM) dari PBB  yang diesahkan pada 10 Desember 1984 dan  berlaku pada 26 Juni 1987.  Isi konvensi ini sesuai dengan haluan Partai Komunis dan Negara Viet Nam dalam membela  HM, oleh karena itu Viet Nam aktif dan cepat meratifikasi Konvensi ini. Pada persidangan ke-8,  Majelis Nasional Viet Nam angkatan XIII, pada tanggal 28 November 2014, telah mengesahkan Resolusi nomor 83/2014/QH13 tentang ratifikasi Konvensi  tentang anti-penganiayaan. Pada tanggal 7 Maret 2015, Konvensi ini resmi berlaku terhadap Viet Nam. Ratifikasi Konvensi  tentang anti-penganiayaan merupakan peristiwa hukum yang punya makna yang teramat enting dalam usaha membela  HAM dan melaksanakan kebijakan kemanusiaan dari Partai Komunis dan Negara Viet Nam, turut melaksanakan Undang-Undang Dasar  Republik Sosialis Viet Nam tahun 2013.

Pada lokakarya ini, para peserta Viet Nam dan internasional memberikan pendapat tentang struktur, isi dan informasi yang disebutkan dalam pidato Kepala  rombongan kerja antar-cabang  Viet Nam di depan Komite PBB tentang anti-penganiayaan. Para peserta juga memberikan pendapat kepada isi-isi yang direncanakan akan dijawab kepada Komite yang bersangkutan dengan proses pelaksanaan Konvensi untuk menyempurnakan pembelaan Laporan Viet Nam.

Setelah lokakarya ini berakhir, sesi pembelaan hypotesis dilakukan dengan partisipasi dari 45 utusan yang adalah anggota rombongan kerja antar-cabang  dan grup sekretaris tentang pembelaan laporan nasional Viet Nam kali pertama dan pakar internasional dari UNDP  di Viet Nam.