(VOVworld) – Pada Selasa sore (2 Desember), di kota Hanoi, Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Tan Dung melakukan pertemuan dengan Ketua Duma Negara yaitu Majelis Rendah Rusia, Sergegy Yevgenyevvich Naryshkin yang sedang melakukan kunjungan di Vietnam.
PM Nguyen Tan Dung menekankan bahwa Vietnam khusus menghargai dan ingin bersama dengan Rusia terus membawa hubungan dua negara berkembang semakin berhasil-guna, praksis, berkesinambungan dan tepercaya. Beliau meminta kepada Vietnam dan Rusia supaya memperkuat koordinasi dan mendukung pendirian serta kepentingan rasional satu sama lain di semua forum internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mendorong kuat pertukaran delegasi tingkat tinggi dan berbagai tingkat, temu pergaulan rakyat guna memperkuat pengertian dan kepercayaan satu sama lain. Mendorong kerjasama di bidang-bidang potensial seperti ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata. Mendorong kerjasama di bidang-bidang tradisional seperti ilmu pengetahuan teknik, pendidikan-pelatihan, permigasan, teknik militer dan energi atom.
PM Vietnam, Nguyen Tan Dung menerima
Ketua Duma Negara, Sergegy Yevgenyevvich Naryshkin
(Foto: baodientu.chinhphu.vn)
Pada fihaknya, Ketua Duma Negara Rusia menegaskan bahwa Federasi Rusia menghargai pengembangan hubungan dua negara di semua segi dan bidang, dari politik-diplomatik, ekonomi sampai kerjasama di bidang kemanusiaan, terutama di bidang-bidang seperti permigasan, energi atom dan teknik militer.
Pada pertemuan tersebut, PM Nguyen Tan Dung dan Ketua Duma Negara Rusia juga berbagi pandangan tentang perkembangan-perkembangan yang rumit, instabilitas dan bentrokan di dunia; menyinggung nilai-nilai tentang satu dunia yang multi-polar, menghormati dialog dan menaati hukum internasional, menghormati kepentingan rasional satu sama lain. Tentang masalah Laut Timur, Ketua Duma Negara Rusia menegaskan kembali dukungan Rusia terhadap pendirian Vietnam. Dia menegaskan: pendirian Rusia tentang Laut Timur adalah konsekuen, tak berubah. Yaitu menggunakan langkah damai, menaati hukum internasional, diantaranya ada Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahuh 1982, tidak menggunakan kekerasan dengan semua bentuk./.