(VOVworld) – Pada sidang periodik Pemerintah pada Kamis (29 Mei), Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam, Cao Duc Phat memberikan laporan kepada Pemerintah tentang penyusunan Rancangan peraturan mengenai beberapa kebijakan pengembangan perikanan. Yang patut diperhatikan bahwa menurut rancangan peraturan ini, Pemerintah akan mengurangi suku bunga, melaksanakan batas waktu prioritas untuk menggalang dan mengganti kapal eksploitasi perikanan, kapal jasa logistik; melakukan investasi infrastruktur di kawasan budidaya dan produksi bibit perikanan; menciptakan mekanisme yang liberal dalam menggunakan harta benda yaitu hasil perikanan budidaya dan kapal untuk menjamin sumber modal pinjaman; menentukan secara jelas kondisi-kondisi pinjaman.

Isi-isi dalam rancangan peraturan juga mendapat penilaian positif dari para anggota Majelis Nasional Vietnam, Dang Ngoc Hung, anggota Majelis Nasional provinsi Dong Nai memberitahukan: “Dalam sidang periodik pada Kamis (29 Mei), Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat baik terhadap kaum nelayan, khusunya para nelayan menangkap ikan di laut lepas. Haluan meminjamkan modal kepada kaum nelayan untuk menggalang kapal ikan berlapis baja yang menduduki 90% dalam waktu 10 tahun dengan bunga hanya 3, kapal ikan berlapis kayu yang menduduki 70% juga dengan bunga 3%. Oleh karena itu, walaupun Tiongkok mneghancurkan menangkap atau menyeruduk tenggelam, kaum nelayan Vietnam juga tidak pernah meninggalkan lapangan ikan tradisional”.

Menurut rancangan peraturan Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan yang diajukan kepada Pemerintah, obyek dan skala penerapan kebijakan asuransi juga akan diperluas terbanding dengan kebijakan asuransi yang sedang diterapkan untuk eksploitasi dan jasa eksploitasi perikanan di kepulauan Truong Sa dan Hoang Sa, dan anjungan pengeboran DK1. Diberitahukan bahwa setelah sidang periodik Pemerintah tersebut, Pemerintah melimpahkan Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan terus menyelesaikan rancangan peraturan untuk diajukan kepada Pemerintah untuk diberlakukan pada waktu secepatnya./.