(VOVWORLD) - Lokakarya ke-4 Forum Regional ASEAN (ARF) tentang penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dan dokumen hukum internasional lainnya dalam menghadapi persoalan yang muncul di laut telah berlangsung secara daring dan luring dari 30 November sampai 1 Desember, di Kota Hanoi.
 Panorama lokakarya tersebut (Foto: cand.com.vn) |
Lokakarya ini diselenggarakan bersama oleh Kementerian Luar Negeri Vietnam, Uni Eropa, Australia dan Selandia Baru, dengan partisipasi sekitar dua ratus utusan dari 27 negara anggota ARF, berbagai organisasi internasional dan regional, korps diplomatik, lembaga penelitian, dan berbagai kementerian dan instansi.
Pada Rabu (30 November), para utusan membahas dua topik utama antara lain: hak dan kewajiban yang ditentukan dalam UNCLOS 1982 dan dokumen hukum terkait; tantangan tradisional dan non-tradisional yang muncul dalam pelaksanaan konvensi. Semua pendapat menjunjung tinggi nilai komprehensif UNCLOS 1982 selama empat puluh tahun terakhir; bersamaan dengan itu menekankan bahwa ini adalah instrumen hukum terpenting untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan, menciptakan kerangka kerja sama untuk menangani permasalahan tradisional dan non-tradisional yang muncul di laut dan samudra di kawasan.
Pada Kamis (1 Desember), lokakarya fokus membahas upaya kerja sama internasional menuju pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, konservasi laut dan samudera, termasuk negosiasi dokumen hukum internasional mengenai sejumlah hal, antara lai, keanekaragaman hayati laut di wilayah laut di luar yurisdiksi nasional; yurisdiksi atas sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif; adaptasi dengan perubahan iklim dan lembaga-lembaga perikanan regional.