Para anggota MN melakukan perbahasan di grup-grup (Foto: Quang Khanh)

Dalam perbahasan-perbahasan, para anggota MN menyepakati bahwa MN perlu melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan kebijakan dan hukum tentang pengelolaan dan penggunaan sumber modal obligasi Pemerintah dan modal pinjaman asing untuk menanam investasi pembangunan infrastruktur dan perkembangan sosial-ekonomi. Kalau pengawasan dilaksanakan dengan baik, maka isi ini akan turut menghindari situasi keborosan dan kehilangan, bersamaan itu juga merupakan peluang untuk melakukan keterbukaan dan transparansi kepada rakyat dan pemilih seluruh negeri.

Tentang rencana program legislasi tahun 2018, banyak anggota MN meminta supaya meningkatkan kualitas pekerjaan legislasi serta tanggung jawab dari badan-badan penyusun untuk mengatasi situasi penyesuaian program yang berulang kali.

Pada sore harinya, para anggota MN berbahas tentang beberapa isi yang masih mengalami perbedaan pendapat dari Rancangan Undang-Undang mengenai Pemberian Bantuan untuk Badan-Badan Usaha Kecil dan Menengah.