(VOVworld) - Untuk melanjutkan  agenda persidangan ke-5 Majelis Nasional (MN) Vietnam, angkatan ke-13,  pada Rabu pagi (5 Juni) ini, para anggota MN   berbahas di aula tentang  rencana  program  legislasi  - tahun 2014, penyesuaian  program  legislasi  MN angkatan ke-13  dan tahun 2013.

          Menurut pemaparan, program  legislasi  - tahun 2014  terdiri dari 36  Rancangan Undang-Undang  (RUU), mengamandir  dan menyesuaikan 13 RUU, satu rancangan Resolusi  Komite Tetap MN  dalam program legislasi - tahun 2013, mengamandir 6 RUU, dua rancangan peraturan negara, satu resolui  tentang program  legislasi  MN masa bakti  angkatan ke-13.

para anggota MN   berbahas di aula tentang  rencana  program  legislasi  - tahun 2014, penyesuaian  program  legislasi  MN angkatan ke-13  dan tahun 2013.
(Foto:http://baogialai.com.vn)

          Pada hari yang sama,  para anggota MN  mendengarkan pemaparan dan laporan verifikasi  RUU tentang  Pelaksanaan penghematan dan pemberantasan keborosan (amandemen). Hal yang mencuat  dalam RUU ini  ialah melengkapi  langkah-langkah pelaksanaan secara terbuka dan transparan dalam  pengelolaan dan penggunaan harta benda, modal, sumber daya alam, mekanisme - mekanisme menemukan keborosan, tanggung jawab menangani informasi tentang penemuan keborosan, khususnya memperkuat  keterbukaan dalam  pengelolaan dan penggunaan  modal dan harta benda milik Negara.

       Pada sore hari itu, para anggota MN membahas   RUU  amandemen  atas pasal 170 dari UU tentang  Badan Usaha. Ketika berbicara di  perbahasan ini, beberapa anggota MN sepakat dengan  RUU tersebut dan beranggapan bahwa  pada latar belakang  badan-badan usaha  sedang menghadapi  banyak kesulitan dan beberapa  solusi bantuan  dari Pemerintah yang  memerlukan waktu  untuk dilaksanakan,  maka  mempelajari  amandemen pasal 170 UU tentang Badan Usaha  adalah hal yang perlu. Hal ini  akan menciptakan syarat   bagi  badan – badan usaha  yang  bermodal asing  terus  mempertahankan aktivitas, khususnya  badan - badan usaha yang telah melakukan produksi dan bisnis  secara stabil, bersamaan itu menciptakan dasar hukum untuk merangsang  badan - badan usaha yang bermodal asing  yang belum mendaftarkan lagi  untuk  melaksanakan proyek - proyek investasi baru dan investasi yang diperluas di Vietnam.  Namun guna  menjamin  keseriusan Undang - Undang,  menurut hemat banyak anggota MN, masalah pendaftaran lagi harus  disempurnakan sebelum surat izin investasi tidak  efektif lagi, jika tidak, harus dibubarkan,  dan membuat prosedur pendaftaran lagi.  Nguyen Cong Hong, anggota MN Vietnam dari  provinsi Dong Nai memberitahukan: “MN  bisa secara luwes mengamandir  pasal 170. Namun,  saya minta agar bagi badan-badan usaha yang surat izin investasi-nya masih efektif, harus menetapkan jelas batas waktu  untuk melakukan pendaftaran lagi. Bahkan bagi badan usaha yang surat izin investasinya sudah habis waktu, jika ingin melakukan pendaftaran lagi, maka Undang-Undang ini juga menetapkan jelas batas waktu untuk melakukan pendaftaran kongkrit untuk menjamin ketunggalan, dan menghormati  undang - undang”.

          Menurut agenda,  pada  Kamis (6 Juni),  MN berbahas tentang  beberapa isi yang masih ada perbedaan  pendapat tentang RUU tentang Pencegahan dan Penghindaran dan Mitigasi Bencana Alam; RUU tentang Pelaksanaan Penghematan  dan Pemberantasan Keborosan (amandemen) dan RUU tentang Tender (amandemen)./.