Meningkatkan peranan badan eksekutif dalam Rancangan Amandemen UUD-1992
(VOVworld)- Lokakarya untuk memberikan sumbangan pendapat kepada laporan pemerintah tentang hasil pengambilan pendapat pada Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar -tahun 1992 (UUD-1992) berlangusung pada Senin sore (25 Maret) di kota Hanoi dengan dipimpin oleh Deputi Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc. Laporan itu berfokus pada 7 kelompok masalah, diantaranya berfokus pada dua bab yaitu bab 7- Pemerintah dan Bab 9- Pemerintahan Daerah.
Tentang pemerintah, Rancangan Laporan itu merekomendasikan secara umum, tetapi lengkap dua kelompok untuk melaksanakan fungsi badan eksekutif dan badan administrasi Negara yang paling tinggi untuk membangun stau pemerintah yang cukup kuat guna memimpin Tanah Air. Untuk bisa memperkuat tanggung jawab pemaparan dari semua kemenetrian dan instansi, semua pendapat merekomendasikan menambah sistem laporan dari Menteri di depan rakyat tentang masalah-masalah penting yang dikelola oleh menterri. Ketika memberikan penilaian terhadap peranan, tugas Pemerintah dalam Rancangan Amandemen UUD-1992, Profesor Nguyen Dang Dung, Universitas Hanoi mengatakan:“Dalam rancangan UUD telah dilihat arti pentingnya pekerjaan eksekutif dalam merekomendasikan gagasan Undang-Undang, dalam menentukan kebijakan sendiri. Semua hal itu tidak ada dalam UUD yang sedang berlaku. Hal itu berada pada pihak eksekutif. Mereka harus melakukannya dan bertanggung jawab, jika tidak bisa melakukannya maka mereka akan dibebas-tugaskan”.
Tentang pemerintahan daerah, semua pendapat merekomendasikan pembentukan dan pembagian satuan administrasi wilayah yang dilaksanakan sesuai dengan semua kriterium, proses, prosedur yang ditetapkan dengan adanya sumbangan pendapat dari rakyat; menambah ketentuan-ketentuan yang menjamin hak-hak mandiri dari pemerintahan daerah.
Menurut laporan Pemerintah, selama hampir 3 bulan ini, semua kementerian, instansi dan daerah di seluruh negeri telah mengadakan kira-kira 28.000 lokakarya dan konferensi untuk mengambil pendapat dan menerima kira-kira 15 juta sumbangan pendapat dari berbagai kantor, organisasi dan perseorangan terhadap isi-isi dalam rancangan amandemen UUD-1992./.