Panorama satu sidang MN Viet Nam (Foto: quochoi.vn)

Dengan prosentase 85,36%, MN telah melakukan pemungutan suara menunda pengesahan RUU mengenai Unit Aministrasi-Ekonomi Istimewa yaitu Van Don, Bac Van Phong dan Phu Quoc pada persidangan ke-6 mendatang. Ketua Komisi Hukum MN, Nguyen Khac Dinh memberitahukan:

“Ini merupakan RUU yang baru dan masih ada banyak kerumitan, belum ada preseden, banyak mekanisme kebijakan dalam RUU ini bersifat terobosan baik secara organisasi aparat, pandangan dan orientasi perkembangan dalam syarat integrasi internasional yang semakin istimewa dan ekstensif dan pada latar belakang situasi internasional dan regional sedang mengalami banyak perkembangan yang rumit. Pendapat para anggota MN, para veteran revolusi, pakar dan ilmuwan serta para pemilih tentang beberapa isi RUU masih ada perbedaan pendapat. Di atas dasar menerima pendapat para anggota MN, berbagai lapisan masyarakat dan para pemilih, Komite Tetap MN telah mempertimbangkan banyak segi dan sependapat dengan Pemerintah menyunting ketentuan RUU tentang waktu tanah sekarang ini menurut UU mengenai Pertahanan sekarang, tidak menentukan kasus istimewa sampai 99 tahun”.

Ketika berbahas tentang RUU mengenai Pemberian Remisi, para anggota MN menyatakan bahwa revisi UU mengenai Pemberian Remisi harus berdasarkan pada prinsip menganggap pemberian remisi sebagai kebijakan meringankan hukuman yang khusus dari Negara yang diputuskan oleh Presiden terhadap para nara pidana. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan tentang pemberian remisi harus ada perbedaan dasar terhadap kebijakan-kebijakan meringankan hukuman lain yang sedang dilimpahkan kepada badan-badan hukum untuk dilaksanakan. 

 Majelis Nasional (MN) Vietnam, Senin sore (11/6) membahas di Aula  tentang Rancangan Undang- Undang (RUU) amandemen, penyempurnaan beberapa pasal dari UU mengenai pendidikan; mendengarkan pemaparan yang dibacakan oleh Menteri Pendidikan dan Pelatihan, Phung Xuan Nha tentang pendapat para anggota MN.

UU tentang pendidikan diberlakukan pada dari tahun 2005 (diamandir dan disempurnakan pada tahun 2009), oleh karena itu, banyak ketentuan sudah tidak cocok lagi atau belum bisa mencerminkan isi-isi baru tentang pengembangan pendidikan dan pelatihan menurut semangat UJNdang-Undang Dasar tahun 2013, semua Resolusi dari Partai, MN, belum sinkron dengan sistem naskah hukum yang baru diberlakukan. Ketika berbahas  di Aula, Ibu Nguyen Thanh Hai, Anggota MN dari Provinsi Hoa Binh memberikan pendapat:“UU tentang pendidikan merupakan kitab UU kerangka, menurut saya ini merupakan UU yang amat penting karena ia menetapkan pengaharahan bagi perkembangan pendidikan Vietnam. Amendemen UU tentang  Pendidikan kali ini amat perlu karena UU tentang Pendidikan  telah diberlakukan pada 10 tahun lalu dan setelah diberlakukan dan diterjemahkan ke dalam praktak kehidupan telah memngembangkan banyak manfaat, sehingga membuat pendidikan Vietnam mencapai banyak prestasi tentang pendidikan sumber daya manusia bagi Tanah Air”.

Para Anggota MN meminta kepada Badan penyusun UU supaya mengkongkritkan pandangan “mengembangkan pendidikan adalah politik negara papan atas” dan “melakukan investasi bagi pendidikan berarti melakukan investasi pada perkembangan”; terus menetapkan dengan jelas dan mendiferensiasikan  investasi bagi pendidikan, dari situ mengambil kebijakan yang sesuai dengan setiap tingkat  belajar  atau tarap pendidikan dan setiap ragam investasi.