(VOVworld) – Pada Senin (16 Desember), faksi Muslim pendukung Presiden terpecat, Mohammad Morsi memberitahukan akan memboikot dan melancarkan satu kampanye untuk menentang referendum mengenai Undang-Undang Dasar (UUD) baru yang akan diadakan pada 14-15 Januari mendatang.

       Dalam satu pernyataan di jaring sosial Twitter, Persekutuan Nasional pendukung legalitas (NASL)-kekuatan yang dipimpin Ikhwanul Muslimin yang menghimpun 34 partai politik dan gerakan Islam sedang berjuang untuk menuntut pengembalian jabatan Morsi menganggap naskah ini sebagai “UUD dari faksi kudeta”.

Satu rapat yang diadakan Komisi UUD Mesir
(Foto: baomoi.com)

        Keputusan resmi tersebut dikeluarkan pada latar belakang NASL sedang mencanangkan demonstrasi-demonstrasi hampir setiap hari untuk menentang gejolak politik, pada 3 Juli lalu untuk menggulingkan Pemerintah pimpinan Presiden Islam, Mohammad Morsi. Gerak-gerik ini berlangsung hanya satu hari setelah Ketua Komisi Amandemen UUD Mesir, Amr Moussa mengimbau kepada para pendukung Morsi supaya berpartisipasi pada referendum yang akan datang./.