(VOVworld) - Pada Selasa (17 Desember), Pemerintah Mesir membentuk satu Komite  untuk mencari tahu akan kenyataan kekerasan-kekerasan setelah gelombang demonstrasi besar-besaran anti Pemerintah pada 30 Juni lalu, sehingga mengakibatkan penggulingan Pemerintahan pimpinan Presiden Mohamed Morsi. Menteri Hukum sementara Mesir Mohamed Amin al-Mahdy juga menuduh beberapa kelompok politik Islam, khususnya organisasi Ikhwanul Muslimin (MB) telah tidak melaksanakan komitmen terhadap “prinsip permainan demokratis”, menimbulkan rintangan terhadap dialog-dialog yang efektif untuk menciptakan kerujukan yang benar-benar. Mohamed Amin al-Mahdy juga mengatakan bahwa MB harus bertanggung jawab tentang situasi kekerasan di jalan-jalan, bersamaan itu menekankan bahwa perihal MB tidak mengaku aspirasi rakyat merupakan bukti yang menunjukkan bahwa mereka tidak setia  terhadap Tanah Air.

Para mahasiswa yang mendukung MB berbentrokan dengan polisi anti huru hara
dalam demonstrasi pada 11 Desember
(Foto:vietnamplus.vn)

Pada hari yang sama, puluhan mahasiswa pendukung Presiden terguling Mohamed Morsi telah menderita luka-luka dalam beberapa demonstrasi anti Pemerintah sementara di banyak universitas Mesir. Bentrokan antara para mahasiswa  pendukung MB dan pasukan keamanan juga terjadi di kawasan-kawasan atas  Mesir. Banyak demonstran telah membakar satu pos penjaga, menahan dan menggunakan batu untuk menyerang pasukan keamanan, memblokade jalan-jala, menuntut untuk membebaskan  para rekan dan menjunjung slogan-slogan  untuk menentang  tentara dan polisi dan rancangan Undang-Undang Dasar yang akan segera dikeluarkan pada referandum./.