(VOVworld) - Untuk meneruskan agenda persidangan ke-4, Majelis Nasional  (MN) Vietnam, angkatan ke-13, pada Kamis sore (15 November), para anggota MN Vietnam  berbahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar 1992 (amendemen); Rancangan Resolusi tentang pengambilan pendapat rakyat terhadap Rancangan Undang-Undang Dasar tahun 1992.Undang-Undang Dasar yang sedang berlaku adalah Undang-Undang Dasar tahun 1992 dan diesahkan  pada persidangan ke-11, MN Vietnam angkatan ke-8, sekarang perlu  diamandir supaya sesuai dengan situasi Tanah Air.

Rancangan Undang-Undang Dasar (amendemen) kali ini  mengembangkan faktor manusia, menjamin pelaksanaan secara lebih baik hak asasi manusia (HAM), kebebasan berkepercayaan dan bergama. Tentang watak perekonomian tanah air, Rancangan Undang-Undang Dasar (amendemen) kali ini terus membina dan menyempurnakan perekonomian pasar menurut pengarahan sosialis, diantaranya ekonomi Negara memainkan peranan dominan. Menambah  hak Presiden juga menjadi salah satu diantara isi-isi penting dalam Rancangan Undang-Undang Dasar 1992 (amendemen). Trieu La Pham, anggota MN Vietnam dari  propinsi Ha Giang mengatakan: "Saya mengusulkan kepada MN Vietnam supaya menambah satu pasal sendiri yang menetapkan  kekayaan laut dan pulau, karena Vietnam adalah negara  yang mempunyai laut yang besar, menyimpan  banyak kekayaan alam  yang berlimpah-limpah  dan  dengan deposit dan skalabesar, sehingga membolehkan mengembangkan bidang-bidangpenting, memberikan sumbangan besar pada perekonomian nasional. Undang-Undang Dasar dan hukum perlu menjamin pemanfaatan secara efektif di zona ekonomi  kelautan, menjaga lingkungan laut,  memprioritaskan pengembangan ekonomi yang dikaitkan dengan pertahanan-keamanan dan kedaulatan laut dan pulau".

Rancangan Undang-Undang Dasar1992 (amendemen) pada waktu mendatang akan mengambil pendapat yang luas di kalangan rakyat.  Rancangan Undang-Undang Dasar (amendemen) kali ini akan terus diamandir, disempurnakan untuk disampaikan kepada MN  untuk diesahkan pada Persidangan ke-6, MN Vietnam angkatan ke -13 pada Oktober 2013.

Pada Kamis pagi (15 November),  MN Vietnam  telah  membahas  rancangan amandemen Undang-Undang  atas beberapa pasal dari Undang-Undang tentang Pajak Pendapatan Perseorangan.

Tentang  saat  pelaksanaan Undng-Undang ini, mayoritas  anggota MN  sepakat dengan rekomendasi Pemerintah  tentang pelaksanaan Undang - Undang tentang Pajak Pendapatan Perseorangan  mulai dari 1 Juli 2013 untuk menjamin waktu yang perlu bagi Pemerintah untukmenggelarkan penyusunan dan pemberlakuan naskah pelaksanaan  peraturan pemerintah.

          Sebelumnya,  MN  telah mengesahkan dua Resolusi penting  yaitu Resolusi  tentang akolasi  anggaran keuangan pusat tahun 2013 dan Resolusi  tentang program  aktivitas pengawasan  MN  tahun 2013. /.