Para anggota MNVN, Angkatan XIV berbahas tentang RUU mengenai Satuan Administrasi- Ekonomi Istimewa .(Foto: KoranHanoi Baru)

RUU tentang Unit Administrasi- Ekonomi Istimewa menetapkan perancangan, mekanisme, kebijakan khusus tentang pengembangan sosial-ekonomi, organisasi dan aktivitas pemerintahan daerah dan badan-badan Negara yang lain di semua unit administrasi-ekonomi istimewa.

Ketika menyampaikan pemaparan tentang RUU ini di auditorium, Kepala Komisi Hukum MN Vietnam, Nguyen Khac Dinh memberitahukan bahwa Vietnam mempunyai kebijakan khusus dan menciptakan syarat yang kondusif untuk menyerap modal pada berbagai cabang, dan bidang prioritas untuk berkembang di zona istimewa, membangun zona-zona  istimewa menurut arah pertumbuhan hijau dan berbasis pengetahuan dan berkesinambungan, menjamin pertahanan, keamanan dan jaring pengaman sosial, menjaga kestabilan sosial- politik.

Ketika berbahas di auditorium, para anggotaq MN menyepakati pemberlakuan UU tentang Unit Administrasi- Ekonomi Istimewa yang telah melembagakan haluan Partai dan ketentuan Undang-Undang Dasar. Mai Sy Dien, Anggota MN dari Provinsi Thanh Hoa, memberitahukan:

"Menurut saya, UU harus disusun secara ketat, hati-hati. Kita membuat UU tentang kekhususan untuk mereformasikan berbagai institusi guna melakukan pembaruan ekonomi pada tahun-tahun mendatang.  Semua mekanisme dan kebijakan yang disebut dalam RUU telah menjamin keunggulan, daya saing internasional,sesuai dengan UUD dan tuntutan menjamin pertahanan dan keamanan, mengharmoniskan kepentingan badan usaha dan warga".

Pada hari yang sama, MN mendengar Pemaparan dan Laporan Verifikiasi RUU amandemen, atas beberapa pasal dari berbagai UU yang bersangkutan dengan UU tentang Perancangan.

Ketika berbahas di grup tentang RUU mengenai Cocok Tanam, para anggota MN mengatakan bahwa produksi dan coccok tanam sedang berkembang menurut arah barang dagangan dan beberapa barang ekspor menduduki posisi tinggi di pasar dunia. Trinh Ngoc Phuong, anggota MN Propinsi Tay Ninh mengatakan bahwa pemberlakukan UU mengenai Cocok Tanam harus menaati perkembangan pertanian dari tanah air dan ekspor.