(VOVworld) – Struktur dan patokan anggota Majelis Nasional (MN), anggota Dewan Rakyat, soal menterbukakan riwayat para calon dan peranan Pengurus Besar Front Tanah Air Vietnam berbagai tingkat dalam aktivitas pemilihan merupakan isi-isi utama yang dibahas para anggota MN Vietnam di aula mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Anggota MN dan Anggota Dewan Rakyat pada Rabu pagi (3 Juni) di kota Hanoi.

Dua RUU tersebut mewarisi dan mengembangkan semua ketentuan dalam UU tentang Pemilihan yang sedang berlaku. Semua anggota MN pada pokoknya sepakat bahwa pekerjaan nominasi harus memenuhi tuntutan dan tugas MN sebagai badan kekuasaan tertinggi di pusat, dan tugas anggota Dewan Rakyat sebagai badan kekuasaan tertinggi di daerah. Menjamin keseimbangan dalam hal gender, posisi, fungsi, kemampuan dan membatasi semaksimal mungkin kesenjangan dalam semua segi antara para calon, dll. Pada sorenya, para anggota MN melakukan perbahasan di grup tentang RUU tentang Referendum, RUU revisi atas beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang tentang Maritim Vietnam.

Untuk meneruskan agenda Persidangan ke-9 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13, para anggota MN melakukan perbahasan di grup tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Referendum, RUU revisi atas beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang tentang Maritim Vietnam. Para anggota MN sepakat bahwa pengambilan pendapat pertama oleh MN tentang RUU tentang Referendum merupakan tonggak penting, merupakan langkah maju dari UU Vietnam, menciptakan syarat kepada setiap warga Vietnam untuk bisa berpartisipasi secara demokratis dan langsung pada semua masalah penting Tanah Air.  Mengenai obyek yang mendapat hak membuka referendum, Uong Chu Luu, Wakil Ketua MN Vietnam, anggota MN provinsi Thanh Hoa, mengatakan: “Obyek pertama yang mendapat hak membuka referendum ialah Komite Tetap MN, kedua ialah Presiden, Pemerintah dan sepertiga anggota MN. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, hak menentukan terakhir untuk membuka atau tidak membuka referendum diputuskan oleh MN”.

Bagi Kitab UU tentang Maritim Vietnam, para anggota MN berpendapat bahwa harus merevisi Kitab UU ini menurut arah mengutamakan pengembangan ekonomi kelautan, sesuai dengan semua konvensi internasional tentang laut dimana Vietnam sebagai anggotanya.

Pada Kamis pagi (4 Juni), para anggota MN melakukan perbahasan di aula tentang haluan melakukan investasi pembangunan proyek Bandara Internasional Long Thanh./.