MN mendengarkan dan membahas dua RUU tentang Pembangunan (amandemen)

(VOVworld) – Pada Sabtu pagi (24 Mei), Majelis Nasional Vietnam mengadakan sidang pleno di aula, mendengarkan pemaparan dan laporan verifikasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perumahan (amandemen), mendengarkan laporan pemaparan dan membahas beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat dalam RUU tentang Pembangunan (amandemen). Dalam sidang pleno ini, Komisi Hukum sepakat dengan perlunya mengamandir secara mendasar dan menyeluruh UU tentang perumahan dan semua pendapat tentang penyusunan UU yang disebutkan dalam pemaparan Pemerintah untuk mengatasi semua problematik, kemacetan dan ketidak-sesuaian dengan praktek penerapan UU yang sedang berlaku.

MN mendengarkan dan membahas dua RUU tentang Pembangunan (amandemen) - ảnh 1
MN membahas dua RUU (amandemen)
(Foto: baoxaydung.com)

Bersamaan itu untuk menginstitusikan semua pandangan Partai di bidang perumahan, mengkongkritkan semua ketentuan Undang-Undang Dasar tentang hak mendapat tempat tinggal, hak memiliki rumah dari warga negara, guna menciptakan lingkungan yang kondusif kepada rakyat, badan usaha dan negara mengembangkan perumahan menurut arah yang sehat dan berkesinambungan.

Ketika memberikan sumbangan pendapat terhadap RUU tentang Pembangunan (amandemen), mayoritas anggota MN menilai bahwa RUU yang disampaikan kepada MN untuk ditinjau dan diesahkan kali ini sudah disempurnakan dengan kualitas yang lebih tinggi. Para anggota MN menyatakan kebulatan pendapat yang tinggi terhadap isi RUU yang memperkuat pemeriksaan awal yang dilakukan badan-badan spesialis negara, dari perancangan dasar sampai perancangan teknis, dari anggaran keuangan sampai verifikasi hasil pembangunan yang dibangun dengan modal negara.

Menurut agenda, pada sore hari yang sama, MN mengadakan sidang pleno di aula untuk mendengarkan pemaparan dan laporan verifikasi terhadap RUU tentang Bisnis Real-Estate (amandemen); mendengarkan laporan pemaparan dan membahas beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat dalam RUU tentang Investasi Publik./.
Berita Terkait

Komentar

Yang lain