(VOVworld) – Memasuki pekan kerja ke-3 persidangan ke-8, Majelis Nasional  (MN) Vietnam angkatan ke-13 pada Senin (3 November) mengadakan sidang pleno di aula. Pada awal sidang pleno ini, MN mendengarkan pemaparan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) revisi atas beberapa pasal dari UU tentang ketentuan perpajakan yang disampaikan Menteri Keuangan Vietnam, Dinh Tien Dung atas nama Perdana Menteri Pemerintah; mendengarkan laporan verifikasi RUU ini yang disampaikan Ketua Komisi Keuangan dan Anggaran Keuangan MN, Phung Quoc Hien.

Menurut itu, revisi beberapa pasal dari UU tentang ketentuan perpajakan yang sedang berlaku merupakan hal yang perlu, guna menciptakan syarat kepada badan-badan usaha Vietnam dalam integrasi ekonomi internasional dan reformasi prosedur administrasi di bidang pengelolaan pajak dan bea cukai. Beberapa isi revisi yang meminta pendapat dari MN terdiri dari: ketentuan terhadap pajak pendapatan badan usaha; ketentuan tentang pajak pendapatan perseorangan; pajak nilai pertambahan.

Pada pagi hari yang sama, MN membahas beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat dalam RUU revisi atas beberapa pasal dari UU tentang Pelaksanaan Hukuman Perdata.

Pada Senin sore (3 November), Majelis Nasional (MN) Vietnam melakukan sidang pleno di aula, mendengarkan pemaparan dan laporan verifikasi terhadap RUU Organisasi Pemerintah (amandemen), RUU Organisasi Pemerintahan Daerah, RUU tentang Wajib Militer (amandemen) dan RUU tentang Kedokteran Hewan. 

Sebelumnya, pada pagi hari, MN berbahas tentang RUU amandemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang tentang Pelaksanaan Hukuman Perdata. Mayoritas pendapat menilai bahwa setelah menerima pendapat pada persidangan ke-7, RUU ini telah disempurnakan selangkah dan secara pada pokoknya menangani semua problematik dalam Undang-Undang yang sedang berlaku sesuai dengan reformasi hukum.

Pada keadaan  orang yang harus menjalankan hukuman tidak menaatinya, maka badan negara yang berwewenang harus berinisiatif menggunakan kekuasaan negara untuk mengorganisasi pelaksanaan hukuman. Dengan demikian, baru menjamin daya guna dan keseriusan hukuman.

Juga pada Senin pagi, MN mendengarkan pemaparan dan laporan verifikasi terhadap RUU amandemen atas beberapa pasal dari ketentuan-ketentuan tentang perpajakan./.