MN Sahkan Resolusi tentang Bantuan Pemulihan dan Pengembangan Sosial-Ekonomi
(VOVWORLD) - Persidangan luar biasa yang pertama Majelis Nasional (MN) angkatan XV mengadakan acara penutupan pada 11 Januari sore, setelah lebih dari 4 hari kerja. Hadir pada acara penutupan ada Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KSPKV), Nguyen Phu Trong, Presiden Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Pham Minh Chinh, Ketua MN Vuong Dinh Hue, dan para anggota MN.
 Ketua MN Vuong Dinh Hue (Foto: VOV) |
Berbicara di depan acara penutupan tersebut, Ketua MN Vuong Dinh Hue menegaskan bahwa persidangan ini memiliki banyak isi penting tidak hanya terhadap tahun 2022 saja melainkan terhadap sepanjang periode 2021-2025 dan tahun-tahun berikutnya. Menghadapi dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas produksi dan bisnis badan usaha, kehidupan rakyat, laju pemulihan ekonomi, MN telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan secara tepat waktu untuk mengkonkretkan dan menginstitusikan haluan, kebijakan Partai dan MN tentang sosial-ekonomi, keuangan, anggaran keuangan, memenuhi kebutuhan tanah air yang mendesak, mata pencaharian dan kehidupan rakyat.
Konkretnya, tentang kebijakan fiskal dan moneter untuk membantu pemulihan dan pengembangan sosial-ekonomi, Ketua MN Vuong Dinh Hue memberitahukan bahwa MN telah mencapai kesepakatan tinggi dalam memberlakukan resolusi fiskal dan moneter dengan skala sekitar 350 triliun VND guna proaktif mencegah, menanggulangi wabah Covid-19, dan membantu secara tepat waktu pemulihan dan pengembangan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.
MN juga telah mengesahkan resolusi tentang haluan investasi proyek pembangunan jalan tol Utara-Selatan sebelah Timur periode 2021-2025, memberikan suara untuk mengesahkan resolusi tentang ujicoba beberapa mekanisme dan kebijakan khusus tentang pengembangan Kota Can Tho. Selain itu, MN mengesahkan resolusi persidangan luar biasa yang pertama MN angkatan XV untuk menginstitusikan kesimpulan Polit Biro KSPKV tentang program pencegahan, penanggulangan wabah Covid-19 periode 2022-2023 dan Program pemulihan perkembangan sosial-ekonomi.