(VOVworld) – Pada Senin (3 Juni), para anggota Majelis Nasional (MN) Vietnam yang menghadiri persidangan ke-5, MN angkatan XIII telah mulai berbahas tentang Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar - tahun 1992 UUD-1992). Disamping dengan masalah-masalah nama negara, peranan memimpin Partai Komunis Vietnam terhadap Negara dan masyrakat dan sistim ekonomi, banyak pendapat  juga menyinggung organisasi pemerintahan daerah.

Banyak anggota MN menegaskan bahwa pola pemerintahan 4 tingkat seperti sekarang adalah sesuai. Dari praktek percobaan tidak mengadakan Dewan Rakyat tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan di provinsi Da Nang (Vietnam Tengah), anggota MN Vietnam dari rombongan anggota MN kota Da Nang, Huynh Nghia beranggapan bahwa pola percobaan ini belum ada penilaian dan evaluasi tentang keberhasilannya. Oleh karena itu, menurut dia, dimana ada Komite Rakyat, maka di situ harus ada Dewan Rakyat agar rakyat bisa melaksanakan pengawasan mereka terhadap pemerintahan.

 
Dia mengatakan: “Kalau kita menghapus Dewan Rakyat, maka siapa yang akan menjadi wakil rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya, siapa akan mengawasi Komite Rakyat dan pemerintahan tingkat kecamatan. Ada pendapat yang menganggap bahwa Dewan rakyat provinsi, anggota MN dan pewakilan Dewan rakyat provinsi yang mengawasi-nya, hal ini tidak realistis. Jelaslah bahwa pada  kenyataan dan teori sekarang belum bisa mengatasi masalah ini".

Juga pada perbahasan ini, para anggota MN telah menyatakan kesepakatan terhadap dipertahankan-nya nama negara, menegaskan peranan memimpin Partai Komunis terhadap Negara dan masyarakat serta menegaskan bahwa perekonomian Vietnam adalah perekonomian banyak unsur.

Pada Selasa (4 Juni), para anggota MN akan terus berbahas tentang Rancangan Amandemen UUD - 1992./.