(VOVworld) – Untuk melanjutkan program kerja Persidangan ke-8 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13, pada Selasa pagi (28 Oktober), para anggota MN melakukan Sidang Pleno di Aula, mendengarkan laporan tentang beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai perlakuan naskah UU, UU mengenai Buku Keluarga dan berbahas tentang beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat dari RUU mengenai Buku Keluarga. 

RUU mengenai Buku Keluarga menentukan hak dan kewajiban dalam mendaftarkan buku keluarga; prinsip, wewenang dan prosedur pendaftaran buku keluarga; dasar data buku keluarga dan tanggung jawab pengelolaan negara tentang buku keluarga; wewenang dan prosedur dalam menangani masalah-masalah tentang kewarga-negaraan dan adopsi anak yang dilaksanakan menurut ketentuan UU mengenai Kewarga-negaraan dan UU mengenai Adopsi anak Vietnam.

RUU mengenai Kartu Identifikasi Warga Negara menentukan tentang kartu identifikasi warga negara, basis data dari kartu identifikasi dan basis data nasional tentang kependudukan; pengelolaan dan penggunaan kartu identifikasi warga negara; hak, kewajiban dan tanggung jawab badan-badan, organisasi dan perseorangan yang bersangkutan.

Pada Selasa sore (28 Oktober), MN mendengarkan laporan yang disampaikan Nguyen Kim Khoa, anggota Kemite Tetap MN tentang menerima dan meredaksi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kartu Identifikasi Warga Negara.

Tentang nama RUU ini, Komite Tetap MN meminta kepada MN supaya mempertahankan nama “UU tentang Kartu Identifikasi Warga Negara” seperti RUU yang disampaikan Pemerintah. Nama ini sesuai dengan isi pokok RUU tentang Kartu Identifikasi Warga Negara, basis data Kartu identifikasi warga negara, manajemen, penggunaan Kartu identifikasi warga negara, hak, tanggung jawab, tugas dari kantor, organisasi, perseorangan yang bersangkutan.

Tentang tanggung jawab dalam manajemen Kartu identifikasi warga negara, Komite Tetap MN menilai bahwa perihal yang Pemerintah menyampaikan kepada Kementerian Keamanan Publik untuk mengelola basis data nasional tentang kependudukan adalah menjamin efektivitas, hemat dan komplimentatif. MN juga berbahas tentang beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat dari RUU ini./.