(VOVworld) – Kalangan pers dan para sarjana internasional selama ini terus-menerus menyebut “ambisi hegemonisme” Tiongkok, melalui mendorong legalisasi kawasan-kawasan laut sengketa atau membuat kawasan-kawasan laut yang tidak ada sengketa menjadi kawasan-kawasan sengketa. Menurut itu, Tiongkok telah mendorong cepat aktivitas-aktivitas melakukan pembangunan secara tidak sah di Laut Timur, dengan perkembangan yang terkini ialah Tiongkok menanam investasi kira-kira USD 6 juta untuk membangun sekolahan secara tidak sah di kepulauan Hoang Sa milik Vietnam.

Juga menurut pengumuman yang dikeluarkan Pemerintah Filipina pada akhir pekan lalu, Tiongkok mungkin sedang melakukan reklamasi tanah di sedikit-dikitnya 5 pulau batu di kepulauan Truong Sa, milik Vietnam, meliputi pulau Gac Ma, Chau Vien, Ga Ven, Tu Nghia dan En Dat. Para pakar mencemaskan bahwa reklamasi yang dilakukan Tiongkok punya tujuan militer, khususnya pembangunan satu  landasan pesawat terbang sebagai satu fundasi untuk membentuk Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Laut Timur. Dalam pidatonya pada Senin (16 Juni), Menteri Luar Negeri Filipina, Anbert del Rosario menekankan bahwa kebijakan Tiongkok ini di Laut Timur akan mengancam keamanan dan kestabilan di kawasan. Dia juga menjelaskan tindakan Tiongkok yang tergesa-gesa itu karena Tiongkok menginginkan supaya semua bangunan selesai sebelum para fihak bisa menyetujui Kode Etik di Laut Timur (COC).


Sementara itu, ketika menjawab interviu kepada Koran La Croa, Perancis, pada Senin (16 Juni), Ibu Valerie Niquet, pakar internasional tentang masalah-masalah strategis di Asia, beranggapan bahwa Tiongkok sedang menunjukkan “ambisi hegemonisme” di Laut Timur ketika mengusahakan cara untuk melegalisasikan kawasan-kawasan sengketa. Ketika ditanyakan apakah tuntutan Tiongkok di Laut Timur dan Laut Hoatung sesuai dengan hukum internasional atau tidak, Valerie Niquet menganggap bahwa Tiongkok sedang mengeluarkan tuntutan-tuntuan kedaulatan yang berdasarkan pada “penjelasan”sejarah yang bersifat mereka-reka./.