(VOVworld)- Di kota Paris, Perancis baru saja berlangsung lokakarya internasional yang berskala besar dengan tema “Laut Timur: Benarkah merupakan satu ruang krisis baru?”. Lokakarya ini diadakan oleh Akademi Hubungan Internasional dan Strategi (IRIS) berkoordinasi dengan Dana Gabriel Peri dengan tiga tema “Hukum internasional”, “Tantangan politik, strategi dan ekonomi di Laut Timur”, serta “Jalan buntu militer atau solusi politik”.
Lokakarya tentang Laut Timur di Paris
(Foto: laodong.com.vn)
Pendapat dari para pakar internasional membantah keras semua klaim Tiongkok di Laut Timur, khususnya, argumentasi tanpa ada dasar tentang Garis Lidah Sapi, menganalisis secara teliti peta tentang Garis Lidah Sapi dari Tiongkok dan membuktikan bahwa peta itu tidak sesuai dengan hukum maupun kebiasaan internasional. Profesor Monique Chemillier Gendreau dari Universitas Paris 7 mengatakan: “Hukum internasional dewasa ini menentukan bahwa sebuah negara hanya bisa mengklaim satu pulau kalau mereka berhasil mencari pulau itu, hadir secara permanen dan berjangka-panjang, bersamaan itu ada satu sistim pengelolaan administrasi di situ. Berdasar pada itu, maka semua argumentasi Tiongkok yang mendasarkan pada sumber dokumen sejarah atau kesusastraan yang tidak punya sifat hukum; hukum internasional menuntut bukti-bukti yang benar. Dalam pada itu, pihak Vietnam punya bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa pada jaman An Nam abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-19 ketika Perancis melalukan pendudukan, kekuasaan di Vietnam pada waktu itu telah punya unit-unit manejemen kekuasaan dengan peranan mengelola administrasi terhadap kepulauan Hoang Sa (Paracel). Kekuasaan di Vietnam telah melakukan pengelolaan dan eksploitasi sumber kekayaan alam, melakukan penangkapan ikan dan juga punya profesi pengumpulan harta-harta benda dari bangkai kapal-kapal yang tenggelam. Dan yang penting ialah manajemen pada jaman An Nam (Vietnam) itu tidak menjumpai tentangan apapun dari negara-negara lain di kawasan. Kemudian ialah Perancis menerima kedaulatan dari An Nam (Vietnam) dan setelah peperangan berakhir, kekuasaan Vietnam Selatan terus menerima kedaulatan itu secara sah. Tentang kepulauan Truong Sa (Spratly) juga ada dokumen-dokumen dari Perancis yang memperlihatkan bahwa pada tahun 1930, kekuasaan Tiongkok masih keliru tentang kepulauan ini dan tidak mennyebutkan dalam peta nasionalnya”.
Para pakar juga menganalisis secara terinci gugus-gugus kata yang diajukan oleh Tiongkok, misalnya “kawasan air yang bersampingan” atau “kawasan air sejarah” dan menegaskan bahwa semua gugus kata itu tidak ada dalam semua perjanjian internasional (termasuk juga Pernyataan Teluk Montego tahun 1982 dimana Tiongkok adalah negara yang tutut menandatangani”, oleh karena itu, semua gugus kata ini tidak bersifat hukum.
Pendapat umum dari para sarjana ialah semua pihak yang bersangkutan maupun negara-negara adi kuasa di luar kawasan seperti Amerika Serikat dan Perancis supaya memberikan sumbangan lebih aktif lagi pada proses perundingan untuk mencari solusi atas ketegangan di Laut Timur, satu masalah internasional bersama, jadi bukanlah untuk negara-negara di kawasan itu sendiri./.