(VOVworld) – Dalam menghadapi pernyataan-pernyataan Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP) untuk menolak dan tidak mengakui Parlemen beserta Pemerintah baru, Parlemen Kamboja telah mengeluarkan komunike kepada seluruh rakyat, menolak argumentasi CNRP yang menentang dan melanggar Undang-Undang Dasar.

  Komunike tersebut ditandatangani pada Sabtu (27 September), meliputi 6 butir yang diantaranya menegaskan bahwa pernyataan CNRP yang tidak mengakui Pemerintah masa bakti ke-5 dan mengimbauan kepada komunitas internasional untuk tidak mengakui Pemerintah ini merupakan tindakan melanggar hukum.

Panorama acara pembukaan Parlemen Kamboja di kota Phnom penh
(Foto: vietnamplus.vn)

   Parlemen Kamboja menyatakan bahwa dalam perundingan antara pemimpin senior Partai Rakyat Kamboja (CPP) dan Partai CNRP dari 16 sampai 17 September yang menurut dekrit Raja Kamboja, CNRP telah mengakui bahwa CPP telah merebut 68 kursi dan CNRP merebut 55 kursi dalam parlemen angkatan ke-5. Parlemen masa bakti ke-5 diangkat sesuai dengan proses Undang-Undang Dasar.

   Pernyataan CNRP yang tidak mengakui Pemerintah masa bakti ke-5 sebagai Pemerintah Kerajaan Kamboja yang sah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Kerajaan Kamboja dan rezim dekokrasi, menentang Raja Kamboja-yang telah memimpin sidang pertama Parlemen untuk mengeluarkan dekrit mengangkat Perdana Menteri dan penjabat-penjabat dalam Pemerintah masa bakti ke-5./.