PBB menuntut kepada perusahaan-perusahaan besar supaya mencegah RDRK menghindari sanksi
(VOVWORLD) - Koordinator Komite Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) urusan Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK), Hugh Griffiths, baru-baru ini memberitahukan bahwa para pakar PBB urusan sanksi sedang menuntut kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi komoditas global dan perusahaan minyak tambang supaya mendaftarkan sanksi-sanksi yang mereka kenakan untuk mencegah kapal-kapal pengangkutan minyak tambang ilegal berlabuh di pelabuhan RDRK.
 Panorama satu sidang PBB (Foto: VNA) |
Menurut dia, pada bulan 5/2018, Komite ini telah mengirim surat tuntutan kepada 24 “perusahaan yang melakukan transaksi komoditas tentang minyak tambang di dunia” tapi tidak menunjukkan secara terinci mana perusahaan-perusahaan tersebut. Tanpa memperdulikan sanksi PBB, kapal-kapal mengangkut minyak tambang ilegal masih tetap berlabuh di pelabuhan RDRK.