Pelapor khusus PBB mendesak supaya mempelajari kembali sanksi terhadap RDRK
(VOVWORLD) - Tomas Ojea Quintana, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) urusan Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK), pada Selasa (9 Juni), telah mendesak supaya Dewan Keamanan PBB “mempelajari kembali sanksi-sanksi” terhadap negara Asia Timur Laut ini untuk menjamin sumber pasokan pangan.
Menurut Quintana, karena langkah-langkah mencegah dan memberantas wabah Covid-19, maka RDRK sedang mengalami “situasi kekurangan pangan dalam skala luas”. Dia juga mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian RDRK, ketika perdagangan dengan Tiongkok pada bulan Maret dan April lalu merosot sebanyak 90% kerena penutupan pintu perbatasan dalam waktu hampir 5 bulan untuk mencegah dan memberantas penularan wabah Covid-19. Oleh karena itu, RDRK sedang mengalami situasi siaga tentang ketahanan pangan.
Sementara itu, ketika berbicara di depan jumpa pers di Jeneva (Swiss), juru bicara Program Pangan Dunia (WFP), dari PBB, Elisaberth Byrs memberitahukan bahwa ada kira-kira 40% jumlah penduduk RDRK yang sedang memerlukan bantuan kemanusiaan.