Pembukaan persidangan ke-40 Komite Tetap MN Vietnam angkatan ke-13

(VOVworld) – Ketika berbicara di depan acara pembukaan persidangan ke-40 Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13 yang diadakan pada Senin pagi (10 Agustus), Ketua MN Vietnam, Nguyen Sinh Hung memberitahukan bahwa persidangan diselenggarakan dengan banyak isi penting ini berfokus untuk menyiapkan sidang ke-10 MN Vietnam angkatan ke-13. Komite Tetap MN akan meninjau dan memberikan pendapat tentang 17 Rancangan Undang-Undang (RUU) dan 1 Rancangan Peraturan Negara, diantaranya ada banyak RUU yang penting misalnya: Rancangan Kitab UU Hukum Perdata (amandemen); Rancangan Kitab UU Hukum Acara Perdata (amandemen); Rancangan Kitab UU Hukum Acara Pidana (amandemen); RUU tentang Keselamatan Informasi; RUU tentang Referendum; RUU tentang Kebebasan Berkepercayaan dan Beragama, dll.


Pembukaan persidangan ke-40 Komite Tetap MN Vietnam angkatan ke-13 - ảnh 1
Ketua MN Nguyen Sinh Hung berbicara di depan persidangan ke-40 ini
Foto: baocaobang.com.vn


Pada persidangan ini, Komite Tetap MN Vietnam juga meninjau pemberlakuan prinsip, kriterium dan jatah alokasi modal investasi perkembangan sumber anggaran keuangan negara tahap 2016-2020; masalah ikut serta pada Konvensi Wina 1980; Penyempurnaan Tata Tertib Persidangan MN, dll.

Segera setelah acara pembukaan ini, Komite Tetap MN memberikan pendapat tentang masalah-masalah besar yang masih ada perbedaan pendapat dalam RUU revisi atas beberapa isi dari UU tentang Akuntan. Komite Tetap MN juga memberikan pendapat tentang masalah-masalah besar yang masih ada perbedaan pendapat dalam RUU tentang Pungutan dan Biaya. Melalui perbahasan, banyak anggota MN meminta supaya memperjelas konsep tentang pungutan, biaya dan harga jasa, menjamin secara jelas dan transparan, untuk dijadikan sebagai dasar guna menggolongkan secara akurat daftar pungutan, biaya dan harga jasa.

Pada sore harinya, Komite Tetap MN memberikan pendapat tentang pemberlakuan prinsip, kriterium dan jatah alokasi modal pengembangan sumber anggaran keuangan negara tahap 2016-2020 dan RUU tentang Statistik (amandemen).
Berita Terkait

Komentar

Yang lain