Pembukaan persidangan ke-42 Komite Tetap MN Vietnam

(VOVworld) – Pada Senin pagi (12 Oktober), di kota Hanoi, Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam memulai persidangan ke-42 dengan banyak isi penting, membuat persiapan bagi Persidangan ke-10 MN Vietnam angkatan ke-13 yang akan dibuka pada tanggal 20 Oktober.


Pembukaan persidangan ke-42 Komite Tetap MN Vietnam - ảnh 1
Ketua MN Vietnam, Nguyen Sinh Hung membacakan pidato pembukaan
(Foto: vietnamplus.vn)

Pada sidang ini, Komite Tetap MN Vietnam memberikan pendapat terhadap Laporan Pemerintah Vietnam tentang hasil pelaksanaan rencana pengembangan sosial-ekonomi tahun 2015 dan renana pengembangan sosial-ekonomi tahun 2016, hasil pelaksanaan anggaran keuangan negara tahun 2015 dan rencana anggaran keuangan negara serta metode mengalokasikan anggaran keuangan pusat tahun 2016 dan tentang pengedaran obligasi Pemerintah. Semua isi mempersiapkan Persidangan ke-10 MN Vietnam angkatan ke-13,  masuknya ke dalam Konvensi Den Haag tentang penyampaian naskah hukum dan di luar sektor hukum di bidang sipil atau perdagangan ke luar negeri, tentang Dewan Pemilihan Umum Nasional dan hari pemilihan umum anggota MN dan anggota Dewan Rakyat berbagai tingkat juga diberikan pendapat oleh Komite Tetap MN Vietnam pada persidangan ke-42 ini.

Tentang pekerjaan legislasi, pada sidang ini, Komite Tetap MN Vietnam memberikan pendapat terhadap beberapa rancangan undang-undang :Undang-Undang tentang Lelang Harta Benda; Undang-Undang tentang Penandatanganan, Masuk dan Pelaksanaan beberapa konvensi internasional (amandemen); Undang-Undang Acara Administrasi (amandemen); Undang-Undang tentang Revisi dan Penambahan beberapa  pasal dari Undang_Undang tentang Perpajakan, Undang-Undang tentang Asosiasi. Komite Tetap MN Vietnam akan memberikan pendapat terhadap pemaparan, penerimaan dan penyesuaian rancangan: Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (amandemen), Undang-Undang tentang  Penahanan Sementara; Kitab Undang-Undang Acara Hukum Perdata (amandemen); Undang-Undang tentang Aktivitas Pengawasan MN dan Dewan Rakyat; Kitab Undang-Undang Perdata (amandemen); Undang-Undang tentang Jajak Pendapat; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (amandemen) dan Undang-Undang-Undang tentang Organisasi Badan Investigasi Pidana.


Berita Terkait

Komentar

Yang lain