(VOVWORLD) - Sidang Pleno ke-3 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) angkatan XIII dibuka pada 5 Juli pagi di Kota Hanoi.
Ketika memimpin dan membuka sidang pleno, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KS PKV, Nguyen Phu Trong menekankan bahwa sidang ini memiliki tugas: Membahas dan memutuskan beberapa isu penting seperti: Rencana pembangunan sosial ekonomi untuk periode 5 tahun 2021-2025; meninjau dan memberlakukan tata kerja Komite Sentral, Politbiro, Sekretariat dan Tata Kerja Komite Pemeriksaan Sentral masa jabatan XIII; Ketentuan tentang pelaksanaan Konstitusi Partai dan Ketentuan tentang pemeriksaan, pengawasan dan disiplin Partai untuk masa bakti angkatan XIII, terus memperkuat personalia berbagai posisi pemimpin lembaga negara untuk masa bakti Majelis Nasional angkatan XV untuk dipilih dan disetujui oleh Majelis Nasional angkatan XV dan beberapa masalah penting.
Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong meminta:
Mencengkam dan mengorganisasi dengan sungguh-sungguh pelaksanaan pedoman-pedoman dan keputusan-keputusan besar Kongres Nasional XIII tentang secara serentak menyempurnakan institusi pembangunan, pertama-tama, institusi pembangunan ekonomi pasar yang berorientasi sosialis. Pembangunan yang cepat dan berkelanjutan dari segi ekonomi, masyarakat dan lingkungan; memperkokoh dan memperkuat stabilitas makroekonomi; meningkatkan kapasitas internal, produktivitas, kualitas, hasil guna dan daya saing perekonomian; Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan pembangunan sosial, membangun dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kekuatan orang Vietnam. Melaksanakan kemajuan sosial dan keadilan sosial, menjamin keunggulan sistem sosialis di Vietnam.
 Pembukaan sidang pleno ke-3 Komite Sentral Angkatan XIII Partai Komunis Vietnam. Foto: VNA |
Mengenai pengorganisasian personalia untuk jabatan pimpinan badan-badan negara untuk masa jabatan 2021-2026, Sekjen menegaskan, ini merupakan pekerjaan yang sangat penting. KS PKV telah meninjau dan memutuskan untuk menominasikan personalia untuk jabatan Presiden, Perdana Menteri, dan Ketua Majelis Nasional dan memberikan pendapat tentang menominasikan personalia untuk menjabat 24 posisi pimpinan lainnya di badan-badan negara.
Menurut agenda, sidang pleno tersebut akan berlangsung hingga 9 Juli 2021.