(VOVworld) – Pada Senin (19 Mei), kabinet yang akan segera lengser pimpinan Perdana Menteri (PM) Libya, Abdullah al-Thinni menganggap bahwa Pemerintah sekarang seharusnya menangani krisis sekarang dan jangan membiarkan negara Afrika Utara ini terjebak dalam perang saudara.          

Rekomendasi Pemerintah dikeluarkan sehari setelah pasukan yang menyebut diri sebagai Tentara Nasional Libya (LNA) yang dikepalai mantan Jederal Khailifa Haftar melakukan serangan terhadap kantor Kongres Rakyat Nasional (GNC) guna menuntut membubarkan badan ini, dan tiga hari setelah pasukan ini melakukan serangan berdarah-darah terhadap kota Benghazi yang besarnya nomor dua di Libya, sehingga menewaskan sedikit-dikitnya 24 orang dan melukai 150 orang lain.       

Menghadapi situasi tersebut, Uni Eropa menyatakan kecemasan yang mendalam, sedangkan Amerika Serikat mempertimbangkan kemungkinan menutup Kedutaan Besarnya di Libya. Pada jumpa pers pada Senin (19 Mei), Michael Mann, Jurubicara Wakil senior urusan keamanan dan hubungan luar negeri Uni Eropa, memberitahukan bahwa Uni Eropa mengimbau kepada semua fihak supaya menghindari semua tindakan menggunakan kekerasan dan mengusahakan cara menegakkan kepercayaan guna menjamin proses transisi di Libya secara sukses./.