(VOVworld) - Pada Senin (17 Agustus), Pemerintah Sudan Selatan menolak menandatangani permufakatan perdamaian dengan faksi oposisi, tanpa memperdulikan tekanan dan ancaman sanksi yang dikenakan oleh komunitas internasional. Tanggal 17 Agustus juga adalah batas waktu bagi semua faksi di negara Afrika Timur ini  untuk mencapai satu permufakatan perdamaian setelah 10 hari mengadakan perundingan di Addis Ababa (ibukota Etiopia). Mediator kerujukan Badan Perkembangan antar-Pemerintah Afrika Timur (IGAD), Seyoun Mesfin memberitahukan: Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir menuntut adanya lagi waktu 15 hari untuk melakukan konsultasi sebelum menandatangani permufakatan perdamaian yang sudah disepakati oleh faksi oposisi. Juga menurut hemat mediator kerujukan ini, dalam waktu  setengah bulan mendatang, wakil Pemerintah Sudan Selatan akan datang pulang kembali Addis Ababa untuk menyempurnakan permufakatan prdamaian dengan faksi oposisi.

Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir (kiri) dan pemimpin faksi oposi Riek Machar 
pada perundingan damai di ibukota Addis Ababa (Etiopia) pada 7 Juli lalu
(Foto: AFP/vietnamplus.vn)

Sementara itu, para mediator kerujukan IGAD menetapkan pemimpin faksi oposisi Riek Machar menandatangani satu permfukatan dengan Sekretaris Jenderal Partai yang berkuasa, Pagan Amum dengan saksi Presiden Salva Kiir. Rincian permufakatan ini belum diumumkan. Pemimpin faksi oposisi Riek Machar telah berseru kepada Presiden Salva Kiir supaya mengubah pandangan dan menandatangani permufakatan dan menganggapnya sebagai peluang untuk menghentikan perang saudara yang sudah memakan waktu  kira-kira 2 tahun ini di Sudan Selatan.