(VOVworld) – Kantor Berita Tukri, “Anadolu”, Minggu (24/7), memberitakan bahwa Pemerintah Turki telah membentuk Komisi kooridnasi situasi darurat yang dikepalai Perdana Menteri (PM) Binali Yildirim. Komisi ini meliputi para anggota yang mewakili berbagai Kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan Jaring Pengaman Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Sehari sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani dekrit yang membolehkan perpanjangan waktu penahanan sementara tapi tidak perlu memberikan tuduhan terhadap para tersangka dalam kudeta yang gagal pada 15/7 lalu menjadi 30 hari, bersamaan itu menutup serentetan basis yang dianggap bersangkutan dengan kasus tersebut.

Sebelumnya, Presiden Recep Tayyip Erdogan menuduh ulama Fethullah Gulen, tokoh yang sedang hidup migran di Amerika Serikat, berdiri di belakang kudeta tersebut dan menyatakan akan merupakan kesalahan kalau AS tidak mengekstradiksi tokoh ini ke Turki.