Pemerintah Vietnam selalu Membela Hak dan Kepentingan yang Sah dan Adil dari Para Investor

(VOVWORLD) - Perdana Menteri (PM) Vietnam, Pham Minh Chinh, pada Rabu sore (22 Maret), di Kota Hanoi, melakukan temu kerja dengan Delegasi Dewan Bisnis Amerika Serikat (AS)-ASEAN (USABC), di antaranya ada beberapa perusahaan papan atas AS dan dunia seperti Netflix, Boeing, Apple, Coca-Cola, Pfizer, Abbott, Visa, Citibank, Meta, Ford, Fedex Express, dan sebagainya. 
Pemerintah Vietnam selalu Membela Hak dan Kepentingan yang Sah dan Adil dari Para Investor - ảnh 1Panorama temu kerja tersebut (Foto: VOV)

 PM Pham Minh Chinh menegaskan, Vietnam selalu membela hak dan kepentingan yang sah dan adil dari para investor, seiring dengan itu, selalu terbuka dan siap mendengarkan hasrat, keberbagian, dan pendapatan komunitas badan usaha AS. Beliau memberitahukan bahwa Pemerintah Vietnam akan terus menciptakan syarat yang kondusif bagi badan-badan usaha AS untuk memperluas investasi di Vietnam, menciptakan syarat bagi badan-badan usaha Vietnam untuk berpartisipasi secara lebih mendalam pada rantai produksi badan-badan usaha AS, meminta kedua belah pihak untuk terus melakukan pertukaran untuk mengatasi rintangan terhadap produksi dan bisnis, memperbaiki lingkungan  investasi dan bisnis.  

PM Pham Minh Chinh juga meminta USABC untuk terus memperluas kegiatan bisnis dan investasi di Vietnam, memusatkan bidang-bidang keunggulan yang dimiliki badan-badan USABC dan dibutuhkan oleh Vietnam.         
Wakil USABC dan badan-badan usaha AS percaya pada prospek pertumbuhan ekonomi Vietnam pada masa mendatang, berkomitmen melakukan investasi secara berjangka panjang di Vietnam, terutama di bidang-bidang seperti transformasi hijau, transformasi digital, transformasi energi, dan sebagainya. Badan-badan usaha AS juga merekomendasikan Pemerintah, berbagai kementerian dan instansi Vietnam untuk menciptakan syarat yang lebih baik seperti kerangka hukum tentang ecommerce, keamanan siber informasi dan pendekatan informasi, kebijakan tarif, reformasi pasar modal untuk mendorong investasi, kebijakan pemberian paspor yang lancar, dan sebagainya. 

 

Komentar

Yang lain