(VOVworld) – Vietnam telah berkali-kali menegaskan pendirian terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracels) dan Truong Sa (Spratly). Vietnam dengan tegas memprotes dan menuntut kepada Tiongkok supaya segera menghentikan tindakan salah, menghargai hukum internasional, secara serius mematuhi Deklarasi tentang Perilaku di Laut Timur (DOC) dan tidak melakukan tindakan serupa pada waktu mendatang.

Demikian ditekankan Le Hai Binh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam dalam jumpa pers periodik yang diadakan pada Kamis sore (26 Juni) di kota Hanoi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Hai Binh menunjukan bahwa pada hari-hari  ini, pada saat anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 dan sejumlah besar kapal pengawal dan pesawat terbang Tiongkok tetap masih beraktivitas secara tidak sah di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam, Tiongkok juga menambah tindakan- tindakan provokasi baru, misalnya membawa anjungan minyak Nanhai 09 dan kapal survei eskplorasi geofisika 719 untuk beraktivitas di kawasan laur di laut di luar teluk Bac Bo yang belum didelimitasi antara Vietnam dan Tiongkok, memperluas pembangunan dan mengubah status quo secara tidak sah di beberapa tempat di kepulauan Truong Sa milik Vietnam, menabrak, merintangi secara gigih dengan perhitungan terhadap semua kapal Vietnam yang sedang menjalankan tugas di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam.

Khususnya, Tiongkok telah menerbitkan “Peta topografi Tiongkok” dan “Peta Tiongkok”  berbentuk vertikal yang antara lain  memanifestasikan garis lidah sapi yang meliputi hampir semua wilayah Laut Timur. Juru bicara Le Hai Binh menunjukkan: “Pengedaran peta vertikal  dimana ada garis lidah sapi yang meliputi hampir seluruh wilayah Laut Timur merupakan pelanggaran secara serius terhadap hukum internasional. Seperti yang sudah kami tahu bahwa tuntutan garis lidah sapi dari Tiongkok telah diprotes oleh negara-negara di kawasan dan dunia. Vietnam dengan tegas memprotes tindakan salah Tiongkok ini”

Pada jumpa pers ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Hai Binh sekali lagi mengulangi kemungkinan Vietnam tidak mengecualikan untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Internasional, menganggap ini sebagai satu penanganan yang damai dan sesuai dengan hukum internasional./.