Pengumuman Keputusan Amnesti dari Presiden Negara terhadap Lebih dari 8.000 Nara Pidana
(VOVWORLD) - Kantor Presiden berkoordinasi dengan Kementerian Keamanan Publik dan Mahkamah Agung Rakyat, Kementerian Luar Negeri dan semua badan yang terkait, pada Selasa sore (29 April), di Kota Hanoi, telah mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan Keputusan Presiden Negara mengenai amnesti tahun 2025 terhadap lebih dari 8.000 nara pidana sehubungan dengan peringatan HUT ke-50 Pembebasan Vietnam Selatan dan Penyatuan Tanah Air (30/04/1975-30/04/2025).
Wakil Kepala Kantor Presiden, Pham Thanh Ha berbicara di depan konferensi pers tersebut (Foto: Duc Tuan/VGP) |
Di depan konferensi tersebut, Wakil Kepala Kantor Presiden, Pham Thanh Ha memberitahukan bahwa amnesti tahun 2025 sekali lagi menegaskan kebijakan toleransi dari Partai dan Negara dan tradisi kemanusiaan dari bangsa Vietnam terhadap para pelanggar hukum, memacu mereka menyesali, menggembleng diri untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Bersamaan itu, amnesti juga merupakan pencatatan terhadap hasil menaati dengan baik semua ketentuan dari para tahanan, merupakan hasil proses pendidikan dan re-edukasi para nara-pidana. Proses meninjau dan memberikan keputusan amnesti kali ini dilaksanakan secara serius, terbuka, adil dan akurat serta menjamin demokras sesuai dengan ketentuan hukum. Bapak Pham Thanh Ha menekankan:
“Melalui laporan Kementerian Keamanan Publik, mayoritasnya para nara pidana yang mendapat amnesti dulu telah menuju ke hal yang baik, cepat berbaur pada masyarakat. Di antaranya, ada banyak orang telah mendapatkan kehidupan yang stabil, juga ada orang-orang yang mencapai sukses dalam usahanya dan aktif ikut memberikan kontribusi pada kegiatan-kegiatan komunitas dan masyarakat, serta dicatat. Oleh karena itu, sehubungan dengan kesempatan ini, saya meminta kepada Komite Partai berbagai tingkat, pemerintahan, Front Tanah Air, semua lembaga dan organisasi sosial-politik serta semua warga supaya terus memperhatikan, mengelola, mendidik dan menciptakan syarat untuk membantu para nara pidana yang mendapat amnesti bisa berbaur dengan masyarakat”.