Ketua MN Vuong Dinh Hue menyampaikan pidato penutupan sidang  (Foto: Doan Tan/vna)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV), Nguyen Phu Trong, Presiden Nguyen Xuan Phuc, dan Perdana Menteri Pham Minh Chinh turut hadir. Ketua MN Vietnam, Vuong Dinh Hue memimpin sidang ini dan Wakil Ketua Harian MN Tran Thanh Man menyelenggarakan sesi penutupan.

Dalam pidato penutupan, Ketua MN Vuong Dinh Hue menunjukkan bahwa setelah empat hari kerja yang giat, serius, imiah, demokratis, dan bertanggung-jawab tinggi, Sidang Luar Biasa ke-2 MN Vietnam Angkatan XV telah menyelesaikan seluruh agenda yang ditetapkan. MN telah mengesahkan satu rancangan undang-undang dan tiga resolusi, di antara resolusi penting tentang Rancangan Induk Nasional Periode 2021-2030, visi 2050. MN pun melaksanakan dan membebastugaskan anggota MN terhadap dua anggota MN, dan membebastugaskan dua deputi PM pemerintah, bersamaan dengan itu meratifikasi dan mengangkat deputi PM pemerintah terhadap Tran Hong Ha dan Tran Luu Quang. Ketua MN Vuong Dinh Hue, mengatakan: “Perihal MN mempelajari dan memutuskan lima kelompok isu yang besar, penting dan mendesak di sidang ini akan berkontribusi dalam mengatasi beberapa kesulitan dan permasalahan dalam praktik. Sekaligus menciptakan prsyaratan yang penting untuk melaksanakan tugas 2023 dan tahun-tahun berikutnya.”

Box: Sebelumnya, dengan mayoritas suara pro, MN telah mengesahkan resolusi tentang Rancangan Induk Nasional Periode 2021-2030 dan Visi 2050, Undang-Undang Pemeriksaan dan Pengobatan (amandemen), resolusi tentang penyesuaian rencana modal pinjaman kembali 2022 di daerah-daerah, penambahan biaya pengeluaran rutin 2021 dari sumber modal bantuan hibah asing dan penyesuaian biaya yang belum digunakan pada 2021 dari Direktorat Jenderal Perpajakan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan pemindahan sumber bidaya  untuk pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 tahun 2021 di daerah-daerah ke anggaran keuangan 2022. Pada pagi harinya, MN juga memungut suara untuk mengesahkan resolusi tentang terus melaksanakan beberapa kebijakan dalam mencegah dan menanggulangi wabah dan membolehkan penggunan pendaftaran beredarnya obat dan bahan obat yang sudah jatuh tempo pada 1 Januari 2023.