Perdana Menteri Pimpin Rapat Pemerintah Berkala Bulan Oktober (Foto: VGP)

Dalam rapat tersebut, Perdana Menteri meminta Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup untuk segera menyelesaikan dan memandu implementasi sistem ketertelusuran asal usul elektronik pada bulan November. Ia juga menginstruksikan agar kedua Kementerian tersebut memimpin dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lainnya untuk secara serempak menerapkan solusi guna menghapus kartu kuning IUU terhadap hasil perikanan pada tahun ini:

“Pemerintah daerah harus mampu mengelola armada. Saya tekankan hal ini. Tidak adanya GMS, tidak memenuhi standar tetapi tetap mengizinkan mereka melaut jelas merupakan celah dalam pengelolaan. Di laut, wilayah yang disengketakan harus diperjuangkan, dan pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain harus ditindak tegas. Menggabungkan semua kekuatan untuk mengelola para nelayan ini adalah suatu keharusan, terutama di tingkat daerah. Kapal yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dipastikan tidak akan diizinkan melaut.”

Terkait tugas dan solusi utama mulai saat ini hingga akhir tahun dan awal 2026, Perdana Menteri menyarankan untuk berfokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, dan memastikan keseimbangan utama perekonomian. Selain itu, perlu menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan yang cepat dan berkelanjutan; memperbarui pendorong pertumbuhan tradisional dan secara aktif mengembangkan pendorong pertumbuhan baru seperti sains dan teknologi, inovasi, dan transformasi digital; termasuk pengembangan ekonomi hijau, ekonomi sirkular, ekonomi kreatif, Pusat Keuangan Internasional.