(VOVworld) – Pada Minggu (13 Januari), Pemerintah Filipina telah resmi menjalankan perintah melarang penggunaan senapan, menjelang penyelenggaraan pemilihan-daerah di negara ini. Perintah tersebut diberlakukan pada latar belakang meningkatnya perdebatan-perdebatan di sekitar perlunya memperketat lebih lanjut lagi pengontrolan terhadap penggunaan senjata setelah terjadi serentetan tembakan dan pembunuhan. Menurut kalangan pejabat Filipina, perintah yang akan tidak efektif lagi pada 13 Juni mendatang itu diberlakukan mengekang situasi kekerasan yang bersangkutan dengan semua pemilihan medio masa bakti yang diselenggarakan pada Mei mendatang, pada saat negara Asia Tenggara ini memilih ribuan pejabat lokal.



Ketika berbicara di Radio DZMM, Juru Bicara Komisi Pemilihan Filipina, James Jimenez mengatakan bahwa: kita telah membuat pos-pos pengontrolan secara kebetulan di seluruh negeri”. Menurut perintah larangan tersebut, tidak ada orang yang boleh membawa senjata, menyewa pengawal yang bersenjata, mentransportasikan senjata, bahan ledak, bahan produksi senjata atau suku cadang, kecuali kekuatan polisi, tentara dan Presiden Benigno Aquino. Semua orang yang melanggar perintah larangan tersebut akan dikenai hukuman penjara sampai 6 tahun./.