(VOVworld) - Kaum nelayan di daerah Vietnam Tengah memprotes perintah pelarangan tentang penangkapan ikan yang baru-baru ini dikeluarkan Komite Harian Rakyat provinsi Hainan, Tiongkok.  Menurut itu, orang asing dan kapal penangkap ikan yang masuk ke wilayah air yang dikontrol provinsi Hainan tanpa ada izin yang terdiri dari sebagian besar luas Laut Timur untuk melaksanakan produksi  perikanan dan  aktivitas penyelidikan sumber daya  perikanan akan diusir dan bisa disita harta bendanya dan ditindak secara  administratif.  

Upacara keberangkatan prajurit  Hoang Sa diselenggarakan
di kabupaten pulau Ly Son, provinsi Quang Ngai
(Foto: vba.com.vn)

Selama hari-hari ini,  kaum nelayan  tetap melaut atau mempersiapkan  penangkapan-penangkapan ikan pada akhir tahun. Nelayan Cung Dinh Thu di kabupaten Tu Nghia, provinsi Quag Ngai, pemilik kapal penangkap ikan QNG 92771 yang baru saja pulang dari daerah perikanan Hoang Sa dan berlabuh di pelabuhan Tho Quang, kota Da Nang memberitahukan: Kaum nelayan tidak memperhatikan tuntutan yang tidak masuk akal dari pihak Tiongkok dan konsisten merapati laut di kepulauan Hoang Sa.

Banyak nelayan telah memprotes dan menganggap keputusan sepihak dari Tiongkok  sebagai  tindakan yang salah. Nelayan Vo Hong Kha, di kabupaten Thang Binh, provinsi Quang Nam mengatakan: “Saya lihat bawah perintah Tiongkok ini tidak masuk akal, meski saya adalah seorang nelayan di sini. Kami  melakukan aktivitas di wilayah laut kami, jadi tidak menangkap ikan  di wilayah laut mereka.  Kami tetap terus melaut”.

Sementara itu Jepang, pada Minggu (12 Januari), telah mengutuk Tiongkok yang memaksakan  ketentuan-ketentuan baru tentang  pembatasan penangkapan ikan di Laut Timur, bersamaan itu menegaskan akan membela kedaulatan wilayah laut setelah tindakan pelanggaran terkni yang dilakukan kapal-kapal Tiongkok. Menteri Pertahanan Jepang, Itsunori Onodera mengatakan bahwa ketentuan baru Tiongkok  tentang pembatasan penangkapan ikan di Laut Timur dan pembentukan zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) oleh Tiongkok di Laut Huatung sedang menimbulkan kekhawatiran dalam komunitas internasional.  Pengeluaran ketentuan-ketentuan  secara sepihak  hanya sesuai dengan wilayah-wilayah  laut yang tergolong dalam kedaulatan sendiri, sedangkan terhadap wilayah-wilayah laut internasional sepenuhnya tidak bisa diterima.

Sebelumnya,  semua ketentuan tentang penangkapan ikan  yang diesahkan oleh  badan legislatif provinsi Hainan (Tiongkok) pada bulan November 2013 dan mulai berlaku pada 1 Januari ini juga menghadapi  protes dari Amerika Serikat dan Filipina. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat beranggapan bahwa ini merupakan tindakan provokatif dan berbahaya, melanggar secara serius hak kebebasan maritim dan  penangkapan ikan dari semua negara di wilayah laut internasional yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut-tahun 1982./