Hadir dalam acara penandatanganan ini, ada para wakil dari 11 negara Australia, Brunei Darusalem, Kanada, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Perus, Singapura dan Vietnam.  Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam, Tran Tuan Anh telah berpartisipasi pada acara penandatanganan ini.

Permufakatan Dagang Bebas  CP TPP yang ambisius ini diawali pada satu tahun lalu setelah Amerika Serikat (AS) mengundurkan diri dari Perjanjian Kemitraan Trans Pasifik (TPP). Secara pada pokoknya, CP TPP  tetap mempertahankan seutuhnya isi terbanding dengan versi asli setebal 8 000 halaman dan hanya menunda sementara pelaksanaan 22 aturan yang pada pokoknya bersangkutan dengan kepemilikan intelektual untuk menjamin keseimbangan antara 11 negara anggota. Penandatanganan resmi  CP TPP akan menciptakan kemudahan bagi usaha mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lagi banyak lapangan kerja, mengentas dari kelaparan dan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dari warga di negara-negara anggota. CP TPP  dengan komitmen membuka pasar merupakan pesan kuat yang menentang kecenderungan proteksionisme sekarang di dunia dan menjanjikan akan memberikan kepentingan-kepentingan ekonomi kepada 11 negara anggota.

Segera setelah acara penandatanganan  resmi CP TPP, para wakil dari 11 negara peserta  pendatanganan telah menghadiri jumpa pers untuk mengumumkan hasil  penandatanganan  naskah tersebut  dan  arah masa depan setelah  perjanjian resmi berlaku.

Di sela-sela acara penandatanganan resmi  CP TPP, tiga negara Cile, Kanada dan Selandia Baru telah menandatangani satu Pernyataan Bersama yang menegaskan penguatan hubungan kerjasama dalam rangka perjanjian yang ambisius ini. Menurut itu, ketiga negara ini  menonjolkan kepentingan tentang pembinaan pengertian politik untuk bersama-sama melakukan kerjasama tentang masalah-masalah yang bersangkutan dengan program perdagangan yang progresif dan komprehensif demi kepentingan  rakyat masing-masing negara. Selain itu, ketiga negara tersebut juga bermufakat memperkuat mekanisme pemecahan perselisihan antara investor dan Negara, khususnya  dalam masalah-masalah tentang kebijakan publik.