(VOVworld) - Pernyataan bersama tentang hasil kunjungan resmi yang dilakukan oleh Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte di Vietnam memberitahukan: Selama berada di Vietnam, PM Mark Rutte mengadakan pembicaraan dengan PM Nguyen Tan Dung, mengadakan pertemuan dengan Presiden Truong Tan Sang dan Ketua Majelis Nasional Nguyen Sinh Hung, bersama-sama memimpin pertemuan tingkat tinggi tentang penggelaran Rencana Daerah Dataran Rendah Sungai Mekong, menghadiri lokakarya tentang energi dan mengadakan pertemuan dengan badan-badan usaha dua negara. Pernyataan bersama menekankan:  Pada pembicaraan antara PM  Nguyen Tan Dung  dan PM Mark Rutte, dua pihak sepakat  menggalang hubungan kemitraan strategis tentang pertanian dan ketahanan pangan. Dua pihak sepakat terus memperkokoh dan mendorong kuat  hubungan kerjasama  demi kepentingan rakyat dua negeri, khususnya  di bidang-bidang kerjasama prioritas yaitu perubahan iklim dan pengelolaan air, pertanian, energi, ekonomi kelautan dan jasa layanan logistik. Dua pihak sepakat menggalang hubungan kemitraan strategis tentang pertanian dan ketahanan pangan. Dua pihak sepakat memperluas  kerjasama di bidang-bidang pertahanan, hukum, pendidikan-pelatihan, kerjasama antar-daerah.

PM  Vietnam, Nguyen Tan Dung  dan PM  Belanda Mark Rutte
pada jumpa pers setelah akhir pembicaraan  antara PM dua negara Vietnam dan Belanda 
(Foto: dantri.com.vn)

Dua pihak memberi apresiasi terhadap kerjasama antara Vietnam dan Belanda di semua forum dan organisasi internasional, sepakat terus berkoordinasi saling mendukung di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Eropa, Forum Kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa.

Dua pihak menyatakan kecemasan tentang situasi yang sedang berlangsung di Laut Timur, sehingga menyebabkan ketegangan di kawasan. Pihak Belanda menegaskan lagi pendirian sesuai dengan Pernyataan Uni Eropa pada 8 Mei 2014 dan mendukung isi Pernyataan Para Menteri Luar Negeri ASEAN pada 10 Mei 2014 tentang situasi Laut Timur, yang menurut itu mendesak semua pihak yang bersangkutan di atas dasar menaati prinsip-prinsip yang mendapat pengakuan bersama dari hukum internasional, khsusnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut - tahun 1982 (UNCLOS-1982), menahan diri dan menghindarkan dari tindakan-tindakan yang bisa merugikan perdamaian dan kestabilan di kawasan, menangani semua sengketa dengan langkah damai, tidak menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan.

Dua pihak menekankan makna pentingnya perdamaian, kestabilan, keamanan, keselamatan, kebebasan maritim dan pernerbangan di Laut Timur dan pelaksanaan secara menyeluruh dan efektif Deklarasi tentang Perilaku dari para pihak di Laut Timur (DOC) dan perlunya mencapai cepat Kode Etik di Laut Timur (COC)./.