(VOVworld) - Pada Jumat (8 Mei), ketika diinterviu oleh kalangan pers tentang reaksi Vietnam terhadap pernyataan-pernyataan pihak Tiongkok bahwa Vietnam telah memperluas, menguruk dan mendesak laut, batu secara besar-besaran di pulau-pulau yang menurut pihak Tiongkok, di mana Vietnam “menduduki-nya” di Laut Timur, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vietnam, Le Hai Binh menegaskan: “Vietnam punya cukup dasar hukum dan bukti sejarah untuk menegaskan kedaulatan, hak kedaulatan dan hak yurisdiksi-nya di Laut Timur, sesuai dengan hukum internasionanl, diantaranya ada UNCLOS-1982.
Tindakan-tindakan memugar dan memperluas pulau, batu yang sedang dilakukan oleh Tiongkok telah melanggar kedaulatan Vietnam di Laut Timur secara serius, menimbulkan kecemasan yang mendalam di kalangan komunitas internasional, diantaranya ada ASEAN.
Vietnam sekali lagi menuntut kepada Tiongkok supaya menghentikan segera tindakan-tindakan ini, secara serius mematuhi dan melaksanakan hukum internasional, khususnya UNCLOS-1982 dan Pernyataan DOC; juga melakukan lagi tindakan-tindakan yang merumitkan dan memperluas sengketa di Laut Timur”.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vietnam, Le Hai Binh m
(Foto: vov.vn)
Pada hari yang sama, ketika memberikan reaksi Vietnam tentang perihal perutusan tetap Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini mengirim Nota kepada perutusan tetap dari negara-negara di PBB, diantaranya menegaskan “kedaulatan dan tuntutan-tuntutan yang bersangkutan” dari Tiongkok di Laut Timur dan beranggapan bahwa aktivitas-aktivitas pembangunan oleh Tiongkok adalah “sah, adil dan benar”, juru bicara Kemlu Vietnam, Le Hai Binh menekankan: “Ini merupakan pandangan-pandangan yang salah dan tidak tidak punya dasar hukum dan bukti sejarah serta kenyataan manapun. Pada 30 April 2015, Perutusan Tetap Vietnam di PBB telah mengirim Nota kepada Perutusan Tetap dari semua negara di PBB untuk membantah pandangan-pandangan pihak Tiongkok itu”./.