Persidangan ke-44 Komite Tetap MN Vietnam dibuka

(VOVworld) – Dengan dipimpin oleh Ketua Majelis Nasional (MN) Vietnam, Nguyen Sinh Hung, Kamis pagi (14/1), Komite Tetap MN Vietnam membuka persidangan ke-44 angkatan ke-13 dengan banyak isi penting, diantaranya ada persiapan pemilihan anggota MN angkatan ke-14 dan anggota Dewan Rakyat berbagai tingkat masa bakti 2016-2021 yang akan berlangsung pada 22/5 mendatang.


Persidangan ke-44 Komite Tetap MN Vietnam dibuka - ảnh 1
Ketua MN Nguyen Sinh Hung (tengah) membimbing persidangan ini
(Foto : VOV)


Ketika berbicara membuka persidangan ini, Ketua MN Nguyen Sinh Hung menunjukkan bahwa pada persidangan ini, Komite Tetap MN akan meninjau  dan mengesahkan Resolusi tentang pengumuman Hari pemilihan anggota MN angkatan ke-14 dan anggota Dewan Rakyat berbagai tingkat untuk masa bakti 2016-2021, memberikan pendapat tentang rancangan Resolusi yang membimbing penetapan rancangan struktur, unsur, alokasi jumlah orang yang dicalonkan sebagai anggota Dewan Rakyat berbagai tingkat. Meninjau dan mengesahkan Resolusi yang menentukan secara terinci, menunjukkan pelaksanaan beberapa pasal dari Undang-Undang Pemilihan Angogta MN dan Anggota Dewan Rakyat. Ketua MN Nguyen Sinh Hung meminta kepada badan-badan yang bersangkutan supaya berkoordinasi secara erat, menjamin bimbingan yang  lancar, memberikan bimbingan seara akurat  supaya pemilihan berlangsung dengan sukses. Setelah acara pembukaan persidangan tersebut, Komite Tetap MN memberikan pendapat tentang menerima masukan dan menyunting Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penandatanganan, Masuk dan Pelaksanaan Konvensi Internasional (amandemen).

Juga pada persidangan ini, Komite Tetap MN akan memberikan pendapat tentang 4 RUU untuk disampaikan kepada persidangan ke-11 MN yang terdiri dari RUU mengenai Penandatanganan, Masuk dan Pelaksanaan Konvensi Internasional (amandemen), RUU tentang Mendekati Informasi, RUU mengenai Pajak Ekspor dan Pajak Impor (amandemen), RUU amandeman atas beberapa pasal dari UU mengenai Pajak Nilai Pertambahan, UU Penggunaan Khusus dan UU Pengelolaan Pajak.

Komentar

Yang lain