(VOVworld) – Dalam satu upaya untuk meredakan gelombang demonstrasi baru-baru ini, pada Minggu (9 Agustus), Perdana Menteri (PM) Irak, Haider al-Abadi telah mengumumkan rencana melakukan reformasi 7 butir yang mendalam, diantaranya yang patut diperhatikan ialah rekomendasi menghapus 3 jabatan Wakil Presiden dan 3 jabatan Deputi PM. Kabinet Irak segera setelah itu telah mengesahkan rencana reformasi ini. Menurut komunike Kantor PM Abadi, rencana 7 butir ini meliputi usaha memangkas jumlah kementerian, instansi dan badan guna meningkatkan hasil-guna aktivitas Pemerintah dan mengurangi pengeluaran publik.

Rencana tersebut juga menuntut supaya memangkas secara segera dan menyeluruh jumlah penjaga para pejabat tinggi, yang meliputi Presiden, PM, Ketua Parlemen, para Menteri, legislator, gubernur, anggota Komite provinsi beserta beberapa pejabat yang lain. PM Abadi juga mengimbau supaya melakukan reformasi terhadap cara mengangkat pejabat senior, menurut itu menghapuskan undang-undang mengenai kuota pejabat menurut partai politik.