Demikian permintaan Perdana Menteri (PM) Pham Minh Chinh dalam Sidang ke-21 Badan Nasional untuk Pencegahan Penangkapan Ikan IUU yang berlangsung pada Selasa sore (11 November) di Kantor Pemerintah, Kota Hanoi. Sidang ini juga dihubungkan secara daring ke 21 provinsi dan kota pesisir.

Menurut laporan sejak 4 hingga 11 November, kementerian, instansi, dan pemerintah daerah telah menyelesaikan 31 dari 66 tugas (meningkat 8 tugas dibandingkan minggu sebelumnya) sementara 35 tugas lainnya masih dalam proses sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PM. Wakil Ketua Badan Pengarah, Tran Hong Ha, telah menandatangani dan memberlakukan peraturan tentang koordinasi antarinstansi dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan IUU. Selain itu, pemerintah juga membentuk tim-tim kerja khusus untuk melakukan patroli, mengawasi, menangani dan mencegah kapal-kapal nelayan yang melanggar dan memasuki wilayah perairan negara lain tanpa izin. Pemerintah daerah juga mempercepat proses peninjauan, penyelidikan, dan penanganan terhadap kapal nelayan yang melakukan pelanggaran IUU, terutama kapal yang melampaui batas wilayah laut yang diizinkan. Sebanyak 21 provinsi pesisir juga telah menyelesaikan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh kapal nelayan dan memperbarui basis data VNeID (identitas elektronik warga negara).

PM meminta tindakan tegas selama bulan puncak pemberantasan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai peraturan (IUU). (Foto: VOV)

Pada sidang tersebut, PM Pham Minh Chinh menegaskan bahwa dalam minggu depan, pemerintah daerah harus segera menangani secara tuntas semua pelanggaran hukum terkait penangkapan ikan IUU. Perubahan diharapkan harus tercermin melalui hasil yang nyata dan substantif di lapangan. 

“Para pemimpin kementerian, instansi, dan pemerintah daerah bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya di hadapan Pemerintah serta PM apabila terjadi kembali pelanggaran oleh kapal nelayan atau jika proses pencabutan “kartu kuning” IUU mengalami keterlambatan. Harus memberikan fokus dan kepemimpinan yang kuat untuk melaksanakan secara tegas Bulan aksi puncak pemberantasan penangkapan ikan IUU; segera menghentikan segala bentuk penangkapan ikan yang melanggar hukum dengan cara apa pun; serta melaksanakan penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan ada pelacakan asal-usulnya demi pembangunan berkelanjutan sektor perikanan Vietnam, sekaligus demi kehormatan bangsa dan tanah air, serta demi kepentingan nasional”.

PM Pham Minh Chinh meminta kementerian, insstansi, dan pemerintah daerah supaya segera dan secara serius mengupdate seluruh data ke dalam berbagai basis data perikanan, seperti: Sistem pemantauan kapal penangkap ikan (VMS), Sistem penanganan pelanggaran administrasi di bidang perikanan, serta Sistem pelacakan asal-usul produk perikanan, dan lain-lain.