Demikikan ditegaskan Perdana Menteri (PM) Pham Minh Chinh pada sidang ke-20 Badan Pengarah Nasional urusan pemberantasan dan penanggulangan eksploitasi hasil perikanan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) yang diadakan secara daring dengan 21 provinsi dan kota pesisir pada Selasa malam (04 November), di Kota Hanoi.

PM Pham Minh Chinh menyampaikan pidato di depan sidang tersebut (Foto: Lai Hoa/VOV)

Dalam sidang tersebut, PM Pham Minh Chinh meminta supaya segera bertindak secara substansial untuk berjuang melawan eksploitasi IUU, menghapuskan “Kartu peringatan” IUU dan menjaga reputasi nasional dan mendukung pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Beliau menekankan bahwa, data terkait kapal ikan harus terhubung dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Keamanan Publik, dan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup.

PM Pham Minh Chinh menugaskan Kemhan untuk memperkuat pengontrolan terhadap wilayah laut di lepas pantai, terutama wilayah perbatasan. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup diminta menysun skenario dan rencana kerja teknis dengan Rombongan kerja Komisi Eropa (EC), harus diselesaikan sebelum 10 November. Semua pemerintah daerah diminta mengecat dan menandai nomor registrasi kapal ikan yang memiliki fasilitas eksploitasi hasil perikanan, dengan tonggak waktu sebelum 15 November. Selain itu inspeksi puncak terhadap eksploitasi IUU, akan dilaksanakan terutama di wilayah-wilayah utama di Vietnam Selatan, fokus memburu kapal ikan “3 tidak”.

Kementerian Keamanan Publik juga ditegaskan untuk menyelesaikan dan mengoperasikan aplikasi pemantuan kapal ikan dan nelayan yang terintegrasi dengan aplikasi identifikasi elektronik (VneID), paling lambat sebelum 10 November. Berbagai kantor berita dan pers memperkuat propaganda dan  melaporkan praktik teladan dalam penanggulangan IUU. Berbagai asosiasi bisnis dengan serius tidak membeli dan mengolah hasil perikanan yang berasal dari IUU.