PM Thailand menerima berunding dengan pemimpin faksi oposisi

       (VOVworld) – Perdana Menteri (PM) Thailand, Yingluck Shinawatra, pada Selasa (26 November) telah setuju melakukan perundingan dengan pemimpin demonstrasi yang dikepalai mantan Legislator Demokrat oposisi, Suthep Thuagsuban dan menganggap bahwa demonstrasi adalah tindakan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tapi itu harus merupakan demonstrasi tanpa kekerasan dan konstruktif.

      Ketika berbicara pada latar belakang sedang berlangsung perdebatan  yang tak terpercaya pada hari pertama di Majelis Rendah, PM Thailand memberitahukan bahwa perdebatan ini adalah sesuai karena ini juga menjadi satu percobaan terhadap kepercayaan PM selama 2 tahun yang berkuasa. Akan tetapi, menghadapi tekanan dari berbagai demonstrasi yang semakin meningkat, PM Thailand memberitahukan bahwa perlu harus mengusahakan solusi untuk kebuntuan sekarang. PM Thailand juga mengimbau kepada rakyat supaya tidak melanggar kantor-kantor Negara dan pasukan keamanan perlu secara sabar menangani dan mengontrol semua demonstrasi sesuai dengan Undang-Undang.

PM Thailand menerima berunding dengan pemimpin faksi oposisi - ảnh 1
PM Thailand, Yingluck Shinawatra
(Foto: vnmedia.vn)


        Dalam satu perkembangan lain, pada Selasa malam (26 November), tanpa memperdulikan Mahkamah Pidana Thailand yang menyetujui perintah menangkap dan Undang-Undang mengenai keamanan domestik telah diterapkan di seluruh Ibukota Bangkok, pemimpin demonstrasi untuk menentang Pemerintah, Suthep Thuagsuban masih tetap menimbul dan melakukan pidato di depan kalangan demonstran di kawasan Gedung Kementerian Keuangan dan mengimbau kepada ribuan orang supaya terus menduduki kantor-kantor pemerintah, berbagai Kementerian dan balai kota di seluruh negeri sehingga para pegawai negara dan personel harus henti kerja dan Pemerintah akan menghentikan operasinya.

     Hingga sekarang, demonstran penentang Pemerintah telah menduduki lagi Kementerian Pertanian dan koperasi, Kementerian Transportasi, Kementerian Olahraga dan Pariwisata dan sedang mengepung Kementerian Dalam Negeri./.

Komentar

Yang lain