(VOVworld) - Perdana Menteri (PM) Thailand, Yingluck Shinawatra pada Senin (2 Desember) memberitahukan bahwa dia akan bersedia lengser atau membubarkan Parlemen supaya memberikan  ketenteraman Tanah Air. Namun, PM Thailand  menolak  usulan yang dikeluarkan pemimpin demonstrasi, Suthep Thaugsuban tentang penyampaian kekuasaan kepada satu Dewan  Rakyat karena beranggapan bahwa  usulan ini tidak berdasarkan pada Undang-Undang. PM Yingluck Shinawatra  menekankan usulan Suthep Thaugsuban tentang pembentukan satu Dewan Rakyat sebagai pengganti Pemerintah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang sedang berlaku. PM Thailand juga mengimbau kepada rakyat supaya   mengusahakan solusi damai bagi krisis  politik sekarang.

  Semua demonstrasi  terus terjadi pada Senin  pagi (2 Desember),  di Bangkok (ibukota Thailand) pada latar belakang pemimpin Gerakan anti Pemerintah, Suthap Thaugsuban mengeluarkan ultimatum untuk menuntut kepada PM, Yingluck Shinawatra supaya lengser dan bersamaan itu membubarkan Parlemen. Para demonstran  berupaya  menyerbu masuk  kantor-kantor Pemerintah, melemparkan tonggak, batu dan botol  kepada  pasukan keamanan yang sedang  bertugas di sini, sehingga polisi harus menggunakan gas air mata dan penyemprot air untuk membubarkan para demonstran. PBB harus menutup kantor-nya di sini untuk menjamin keselamatan para personil. Bentrokan antara polisi dan para demonstran  menyebabkan 4 orang  tewas  dan 100 orang lain luka-luka. Demonstrasi terjadi selama sepanjang sepekan di Thailand karena faksi oposisi   memprotes  keinginan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar dari  PM Yingluck Shinawatra./.