Menurut laporan, pada minggu lalu, kementerian, instansi, dan pemerintahan daerah telah menyelesaikan 85 dari 99 tugas (bertambah 30 tugas dibandingkan minggu sebelumnya), dan sedang melanjutkan pelaksanaan 14 tugas sesuai jadwal yang dilimpahkan PM.

PM Pham Minh Chinh memimpin rapat online ke-23 Komite Pengarah Nasional tentang Penanggulangan IUU (Foto: VGP/Nhat Bac)

Dalam pertemuan tersebut, PM Pham Minh Chinh menunjukkan bahwa selain adanya perubahan positif dalam penanganan pelanggaran hukum terkait penangkapan ikan IUU, masih ada 5 daerah yang belum menyelesaikan penanganan pelanggaran administratif, kehilangan koneksi VMS, dan melintasi batas wilayah penangkapan ikan, yaitu: Khanh Hoa, Kota Ho Chi Minh, Ca Mau, An Giang, dan Tay Ninh. PM Pham Minh Chinh meminta supaya pada minggu depan, 5 provinsi dan kota tersebut harus menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Mengenai penangkapan kapal penangkap ikan dan nelayan oleh negara asing pada tahun 2024 dan 2025, meskipun ada informasi, namun kasus tersebut belum terselesaikan, PM meminta supaya segera ditangani secara tuntas, agar dapat diselesaikan sebelum 30 November 2025.

PM Pham Minh Chinh berbicara pada rapat tersebut (Foto: VGP/Nhat Bac)

PM Pham Minh Chinh meminta Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup Vietnam supaya memimpin dan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan guna menerapkan Peraturan koordinasi antarsektoral tentang penanggulangan penangkapan ikan IUU secara efektif. Berbagai kementerian dan instansi terkait harus memperkuat koordinasi dalam memeriksa wilayah-wilayah pesisir di mana ada kapal penangkap ikan untuk mempersiapkan secara cermat isi kerja dengan Rombongan Inspeksi Komisi Eropa ke-5.

“Saya meminta supaya secara proaktif menghubungi Direktorat Jenderal Kelautan dan Perikanan dari Komisi Eropa untuk mengklarifikasi dan memberikan informasi yang diperlukan kepada tim inspeksi. Menangani secara tuntas penyelesaian berkas pelacakan asal-usul, dan data perikanan nasional, dan mengumumkan di media massa. Mengontrol secara ketat bahan baku perikanan impor yang masuk ke Vietnam, untuk memastikan pencegahan tuntas masuknya bahan baku IUU ke Vietnam”.

PM Pham Minh Chinh juga meminta badan-badan fungsional supaya mengontrol kapal penangkap ikan yang masuk dan keluar pelabuhan, menangani secara ketat kapal penangkap ikan yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kegiatan; memverifikasi dan mengumpulkan informasi lengkap nelayan yang telah dipulangkan dari penangkapan ikan IUU di perairan asing agar badan-badan fungsional dapat menangani mereka sesuai peraturan. Bersamaan dengan itu, segera memberlakukan kebijakan untuk mengubah pekerjaan dan menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi nelayan, yang harus diselesaikan sebelum 30 November 2025.