(VOVworld) – Pada Selasa (24 Februari), Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi mengesahkan Undang-Undang mengenai aktivitas anti terorisme, menurut itu akan memperluas kekuasaan badan-badan anti terorisme guna menumpas kelompok-kelompok yang menyabot persatuan bangsa dan ketertiban umum. Keputusan yang dimuat di koran “Gazette” tersebut ada banyak kemungkinan akan membangkitkan beberapa kecemasan di Mesir tentang perubahan-perubahan mendatang setelah waktu 4 tahun sejak berlangsung gelombang gejolak politik, sehingga menghentikan 3 dekade kekuasaan Presiden Hosni Mubarak pada tahun 2011.


Undang-Undang baru ini akan membolehkan kalangan Mesir bisa menerapkan tindakan dalam menghadapi semua perseorangan atau organisasi yang menjalankan tindakan  mengancam keamanan nasional atau menghalangi mobilitas publik – yang menyindir demonstrasi-demonstrasi. Undang-Undang ini juga menentukan secara jelas bahwa pengadilan akan mengadili para tersangka teroris menurut daftar yang disampaikan oleh Mahkamah Pidana; bersamaan itu memblokade harta benda beberapa perseorangan dan organisasi teroris serta para donor teroris./.