(VOVworld) – Pada Kamis malam (6 Desember), untuk menghadapi bahaya meluasnya krisis politik yang bersangkutan dengan rancangan Undang-Undang Dasar, Presiden Mesir Mohamed Morsi telah mengimbau kepada semua kekuatan politik supaya berpartisipasi pada dialog yang diadakan pada Sabtu (8 Desember), guna mengusahakan solusi untuk “menyelamatkan Tanah Air”, bersamaan itu berbahas tentang beberapa keputusan seperti mempertahankan Dewan Syura (Senat) serta peta jalan berikutnya dari referendum.
Presiden Mesir Mohamed Morsi menginginkan dialog dengan pihak oposisi
(Foto: viet.rfi.fr) Akan tetapi, Presiden Mohamed Morsi tetap menyatakan bahwa referendum tentang rancangan UUD akan tetap dijalankan sesuai dengan rencana pada 15 Desember ini. Segera setelah pernyataan ini, gerakan “6 April”, satu kekuatan yang berpartisipasi secara aktif pada demonstrasi-demonstrasi menentang keputusan Presiden Morsi selama dua pekan ini, telah menyatakan menolak rekomendasi yang diajukan Presiden Morsi tersebut, bersamaan itu mengimbau pengadaan satu demonstrasi baru yang bernama “Kartu Merah” pada hari Jumat (7 Desember). Setelah pidato dari Presiden Morsi, Front Penyelamatan Negara (NSF) telah menyatakan menuduh “pasukan milisi” dari organisasi Ikhwanul Muslimin yang telah menyerang para demonstran damai, bersamaan itu menegaskan bahwa Presiden Mohamed Morsi telah kehilangan legalitasnya./.