(VOVworld) - Republik Demokrasi Rakyat (RDR) Korea mengutuk keras resolusi baru dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Menurut pernyataan yang diajukan, RDR Korea menganggap resolusi baru DK PBB sebagai “tindakan kejahatan internasional yang paling serius untuk mengisolasi dan menindas satu negara yang berdaulat dan defensif”. Oleh karena itu, RDR Korea memprotes keras resolusi ini dan mengerahkan “semua peralatan dan cara” untuk melaksanakan tindakan-tindakan kuat dan tak kenal ampun” untuk menentang sanksi-sanksi ini. Pernyataan-pernyataan ini diajukan oleh RDR Korea pada latar belakang  DK PBB, hari Rabu (2/3) sepakat mengesahkan satu resolusi baru yang mengenakan sanksi-sanksi terhadap Pyong Yang karena RDR Korea baru-baru ini telah melakukan percobaan  nuklir dan peluncuran misal jarak jauh yang membawa satelit  ke antariksa.

Pemimpin RDR Korea Kim Jong Un (tengah) melakukan inspeksi atas  percobaan peluncuran misil 
(Foto: Yonhap/Kantor Berita Vietnam)

Pada hari yang sama, Presiden Republik Korea, Park Gyeun-hye sekali lagi menyerukan kepada RDR Korea supaya menghapuskan program nuklir ini dan mengubah kebijakan. Pemerintah Republik Korea akan menerapkan semua langkah kuat dan efektif terhadap RDR Korea sampai negara ini menghapuskan program-program nuklir dan menjadi satu anggota yang bertanggung jawab dari komunitas internasional.

Yang bersangkutan dengan RDR Korea, dalam pertemuan tingkat Mentri, hari Jumat (4/3), Uni Eropa memutuskan akan mengenakan tambahan sanksi-sanksi secara sepihak terhadap RDR Korea. Kongkritnya, Uni Eropa telah menambahkan 16 perseorangan dan 12 perusahaan RDR Korea ke dalam “daftar hitam” untuk melakukan blokade  atas  harta benda dan melarang mobilitas.