(VOVworld) – Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK), Kamis (1/12), mengutuk keras dan menolak resolusi 2321 dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengenakan sanksi-sanksi untuk mencegah program nuklir dan rudal dari Pyong Yang.

Kantor Berita Sentral Korea (KCNA) mengutip satu pernyataan dari Jurubicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang menekankan bahwa Resolusi PBB “merupakan satu indikasi lain yang menunjukkan bahwa DK PBB didalangi oleh Amerika Serikat dan melanggar kedaulatan RDRK”, bersamaan itu mengutuk bahwa “naskah ini tidak mengakui kedaulatan serta hak-hak eksistensi dan perkembangan RDRK”. Jurubicara tersebut menekankan bahwa sanksi-sanksi hanya akan meningkatkan ketegangan, bersamaan memperingatkan akan “memberikan balasan kuat untuk bela diri”.

Dalam satu perkembangan yang lain, Republik Korea, Jumat (2/12), mengumumkan serentetan sanksi sefihak terhadap RDRK, memasukkan ke “dalam daftar hitam” banyak perseorangan dan organisasi yang dicurigai memberikan bantuan untuk program nuklir dan rudal balistik dari Pyong Yang.